JAKARTA, Memoindonesia.co.id – BNPB mengerahkan armada darat, laut, dan udara untuk mempercepat penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan jumlah korban meninggal dunia mencapai 54 orang, Senin 17 Agustus 2026.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan Posko Nasional penanganan gempa NTT berada di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Posko Nasional telah menampung dan menyalurkan bantuan logistik, termasuk 50 ribu paket bantuan dari Presiden Prabowo Subianto.
Bantuan tersebut diteruskan ke dua posko utama di NTT, yakni Posko Labuan Bajo dan Posko Maumere.
“Logistik dari posko utama Labuan Bajo dikerahkan untuk melayani wilayah Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, dan Ngada,” kata Suharyanto dalam keterangannya, Senin 17 Agustus 2026.
Sementara Posko Maumere melayani Kabupaten Sikka, Ende, dan Nagekeo.
Untuk menembus kendala geografis dan wilayah terisolir, BNPB bersama unsur gabungan menyiagakan armada darat, laut, dan udara secara maksimal.
Pada jalur udara, disiagakan enam pesawat di Labuan Bajo dan lima pesawat di Maumere, termasuk helikopter pendukung untuk evakuasi medis darurat.
Sementara pada jalur darat, dilakukan mobilisasi truk-truk logistik berukuran besar di titik-titik penyaluran utama.
Penyaluran bantuan melalui jalur laut juga didukung pengoperasian kapal Pelni dan kapal feri menuju wilayah kepulauan seperti Pulau Palue.
Korban Jiwa Jadi 54 Orang
Terkait data dampak bencana, Suharyanto mengonfirmasi jumlah korban meninggal dunia per Senin 17 Agustus 2026 tercatat sebanyak 54 jiwa.
Sedangkan pendataan korban luka-luka masih terus berjalan secara dinamis.
Suharyanto menginstruksikan pemerintah daerah melakukan pendataan kerusakan secara paralel dan berjenjang tanpa harus menunggu data rampung 100 persen.
Langkah tersebut dilakukan agar intervensi perbaikan bisa langsung dieksekusi.
“Pendataan rumah masyarakat yang rusak, baik rusak ringan, sedang, maupun berat menjadi prioritas utama kami,” ujar Suharyanto.
Kerusakan fasilitas umum seperti kantor bupati menjadi prioritas berikutnya setelah pemukiman warga terpenuhi.
“Pendataan tidak perlu menunggu selesai semua, begitu ada data valid yang masuk, perbaikan langsung kita proses agar penanganan berjalan lebih cepat,” imbuhnya. HUM/GIT
