JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengaku terkejut atas dugaan upaya mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengondisikan dana USD 1 juta kepada Panitia Khusus Haji DPR, Jumat 13 Maret 2026.
Marwan yang juga anggota Pansus Haji 2024 menyatakan tidak mengetahui adanya upaya tersebut selama proses kerja pansus berlangsung.
“Saya nggak tahu. Saya termasuk yang aktif ya dalam pansus, saya terkejut juga karena saya tidak mengetahui itu,” kata Marwan Dasopang di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.
Ia menjelaskan selama menjalankan tugas di pansus, dirinya bersama anggota lain fokus menggali data terkait penyelenggaraan ibadah haji 2024.
Menurutnya, tim pansus bahkan melakukan kunjungan langsung ke Arab Saudi untuk mengumpulkan berbagai informasi.
“Nggak paham saya kalau itu, karena saya menjalankan terus, bahkan saking seriusnya kita di Makkah itu, di Saudi itu, tidak mudah berjibaku mendapatkan data-data itu. Dari data-data itulah kesimpulannya seperti yang diserahkan ke APH itu, itu saya kira,” ujarnya.
Marwan menegaskan Pansus Haji DPR tidak memiliki kewenangan dalam penegakan hukum. Dalam laporan akhirnya, pansus hanya merekomendasikan agar dugaan pelanggaran yang berpotensi masuk ranah hukum dilanjutkan oleh aparat penegak hukum.
“Kita nggak sampai ke situ (penegakan hukum). Kesimpulan kita, bila ada pelanggaran yang terkait masalah hukum, ya dipersilakan dilanjutkan oleh pihak-pihak yang menangani, kita menyebutkan APH. Kalau kami lagi ditanya, ya nggak ada wewenang saya itu. Kesimpulannya sudah kita sebutkan, nah gitu,” ungkapnya.
Selain itu, ia menyebut isu pembagian kuota haji tambahan dengan skema 50:50 antara haji reguler dan haji khusus juga telah dibahas dalam laporan pansus.
“Nah itu juga sudah ada isinya dalam Pansus itu. Ya itu melanggar, gitu saja,” tuturnya.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap adanya dugaan upaya Yaqut Cholil Qoumas untuk mengondisikan Pansus Haji DPR agar menyetujui pembagian kuota tambahan yang tidak sesuai ketentuan.
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan upaya tersebut diduga dilakukan menggunakan dana yang berasal dari fee pembagian kuota tambahan haji khusus.
“Uang hasil pengumpulan fee tersebut juga diduga digunakan untuk mengondisikan Pansus Haji yang diketahui oleh YCQ,” jelas Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. HUM/GIT
