JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kraksaan yang diperbantukan di Pengadilan Tinggi Surabaya berinisial DD resmi diberhentikan tetap setelah terbukti menelantarkan istri dan anaknya serta memalsukan data pribadi untuk kepentingan perceraian.
Putusan tersebut dibacakan dalam sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang digelar oleh Mahkamah Agung bersama Komisi Yudisial di Gedung MA, Jakarta, Senin 2 Maret 2026.
“Menjatuhkan sanksi kepada terlapor dengan sanksi berat berupa pemberhentian tetap dengan hak pensiun,” ujar Wakil Ketua KY Desmihardi selaku Ketua Majelis dalam amar putusan yang dikutip dari laman KY, Rabu 4 Maret 2026.
Dalam pertimbangannya, majelis menyatakan DD terbukti tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga. Ia tercatat hanya mengirimkan uang sebanyak empat kali kepada istri dan anaknya dalam kurun waktu 2017 hingga 2020, masing-masing satu kali setiap tahun.
Majelis menilai tindakan tersebut menunjukkan sikap tidak bertanggung jawab serta mencederai kewibawaan dan martabat hakim, khususnya dalam kehidupan rumah tangga.
Selain penelantaran, DD juga dinyatakan memalsukan informasi dan data kependudukan istrinya. Ia menggunakan Surat Keterangan Ghaib dalam gugatan cerai guna mempercepat proses perceraian.
Tak hanya itu, DD turut mengubah data Kartu Keluarga (KK) dengan memasukkan kedua anak ke dalam KK miliknya. Padahal, dalam putusan pengadilan sebelumnya tidak terdapat ketentuan mengenai hak asuh anak.
Dalam pembelaannya yang didampingi Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), DD membantah tudingan tersebut. Ia mengklaim masih rutin memberikan nafkah dan tetap menjalin komunikasi dengan anak-anaknya. DD juga berdalih perubahan data dilakukan demi melindungi masa depan anak.
Namun, majelis menilai pembelaan tersebut tidak cukup membantah pelanggaran etik dan perilaku yang dilakukan.
Dalam putusan itu juga terdapat dissenting opinion dari dua anggota MKH, yakni Achmad Setyo Pudjoharsoyo dan Noor Edi Yono, yang mengusulkan sanksi lebih ringan berupa penurunan pangkat.
Adapun susunan majelis terdiri dari Wakil Ketua KY Desmihardi sebagai ketua, bersama anggota KY Andi Muhammad Asrun, Abhan, dan Anita Kadir. Dari unsur MA diwakili Hakim Agung Nani Indrawati, Achmad Setyo Pudjoharsoyo, dan Noor Edi Yono.
Dengan putusan ini, DD resmi diberhentikan tetap sebagai hakim, meski tetap memperoleh hak pensiun sesuai ketentuan yang berlaku. HUM/GIT
