JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Divisi Propam Polri akan rutin menggelar tes urine terhadap seluruh jajaran personel Korps Bhayangkara menyusul kasus penyalahgunaan narkoba oleh oknum anggota, Kamis, 19 Februari 2026.
Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjenpol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan langkah tersebut merupakan perintah Kapolri sebagai bentuk komitmen pemberantasan narkoba.
“Dengan masih maraknya kasus narkoba yang dilakukan oleh beberapa oknum anggota yang berdampak pada tidak optimalnya penanganan dan pemberantasan narkoba sebagai program Astacita Presiden RI, maka berdasarkan perintah Kapolri, Divpropam Polri dan jajaran akan melaksanakan kegiatan pemeriksaan urine,” kata Trunoyudo usai mengumumkan hasil sidang etik AKBP Didik di Gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta Selatan.
Dalam pelaksanaannya, Polri akan melibatkan fungsi pengawas internal maupun eksternal. Namun, waktu pelaksanaan tes urine tersebut belum dirinci.
“Pelaksanaannya nanti akan disampaikan. Kami menyampaikan sebagai wujud komitmen, konsisten dan itu sudah dilakukan jauh sebelum-sebelumnya,” tuturnya.
“Namun ini secara intens, wujud komitmen untuk pengawasan, preemtif, deteksi. Dan apabila ada, sekali lagi, ini sudah contoh merupakan wujud komitmen untuk melakukan tindakan secara tegas,” lanjutnya.
Sebagai informasi, Polri juga menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Eks Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro yang terlibat kasus narkoba.
“(Diputuskan) pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri,” kata Trunoyudo membacakan putusan sidang etik.
Sementara itu, pelanggaran yang dilakukan AKBP Didik meliputi penerimaan uang dan narkoba dari mantan Kasat Reserse Narkoba Polres Bima Kota, AKP Malaungi, yang telah diproses hukum.
Sanksi tersebut dijatuhkan atas pertimbangan pelanggaran penyalahgunaan narkotika dan penyimpangan sosial asusila.
AKBP Didik dihadirkan langsung dalam sidang tertutup dan menyatakan menerima sanksi administratif yang dijatuhkan.
Ia terbukti melanggar Pasal 13 ayat 1 PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto Pasal 5 ayat 1 Huruf b Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Kemudian, Pasal 8 Huruf c Angka 1 Perpol Nomor 7 Tahun 2022 serta Pasal 10 ayat 1 Huruf d dan Pasal 13 Huruf d, f, dan e Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. HUM/GIT
