MemoIndonesia.co.id
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Hukum
  • Ekbis
  • Pendidikan
  • Seni Budaya
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Indeks
MemoIndonesia.co.id
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Ekbis
  • Hukum
  • Gaya Hidup
  • Foto
  • Indeks
Search
  • Kategori Berita
    • Nasional
    • Pemerintahan
    • Politik
    • Hukum
    • Peristiwa
    • Pendidikan
    • Ekbis
    • Seni Budaya
    • Olahraga
    • Religi
    • Gaya Hidup
    • Hiburan
  • Link Terkait
    • Redaksi
    • Tentang Kami
    • Kontak
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Media Siber
Have an existing account? Sign In
Follow US
Copyright 2023 - MemoIndonesia.co.id

PT DKI Jakarta Perkuat Vonis 5 Tahun Penjara Eks Sekretaris MA Nurhadi

Publisher: Redaktur 23 Mei 2026 2 Min Read
Share
Mantan Sekretaris MA Nurhadi usai putusan banding yang menguatkan hukuman 5 tahun penjara.
Ad imageAd image

JAKARTA, Memoindonesia.co.id  – Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan vonis 5 tahun penjara terhadap mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi dalam kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang, Jumat 22 Mei 2026.

“Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 126/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst tanggal 1 April 2026 yang dimintakan banding tersebut,” demikian dikutip dari laman Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Putusan banding tersebut diketok pada Rabu 20 Mei 2026. Majelis hakim banding juga memerintahkan Nurhadi tetap menjalani masa penahanan.

“Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,” bunyi putusan tersebut.

Baca Juga:  KY Prihatin OTT Ketua dan Wakil Ketua PN Depok Tegaskan Zero Toleransi

Sebelumnya, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara kepada Nurhadi setelah dinyatakan terbukti menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun,” ujar Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji saat membacakan amar putusan, Rabu 1 April 2026.

Selain pidana penjara, Nurhadi juga diwajibkan membayar denda Rp500 juta. Jika denda tidak dibayar, diganti pidana kurungan selama 140 hari.

Majelis hakim turut menghukum Nurhadi membayar uang pengganti sebesar Rp137.159.183.940.

“Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp137.159.183.940,” ujar hakim.

Baca Juga:  KPK Sita Pajero Sport Vinna Ledy, Dugaan Hadiah Pengusaha Bikin Kasus Bengkulu Memanas

Hakim menyatakan Nurhadi menerima uang dari berbagai pihak dengan total mencapai Rp137 miliar. Pengadilan juga menemukan adanya peningkatan transaksi signifikan setelah Rezky menikah dengan putri Nurhadi, Rizqi Aulia Rahmi.

Dalam pertimbangannya, hakim menyebut Nurhadi melalui Rezky menempatkan dana sebesar Rp307.206.571.463 dan USD50.000 ke sejumlah rekening pihak lain serta membeli tanah, bangunan, dan kendaraan bermotor.

Hakim juga mempertimbangkan penghasilan sah Nurhadi dari usaha penangkaran sarang burung walet yang disebut menghasilkan Rp66,9 miliar. HUM/GIT

TAGGED: DKI Jakarta, Gratifikasi, Korupsi, Mahkamah Agung, Nurhadi, Pengadilan Tinggi, pidana nurhadi, Sekretaris MA, Tipikor, TPPU, uang pengganti, vonis penjara
Share this Article
Facebook Twitter Pinterest Whatsapp Whatsapp Print
What do you think?
Love0
Sad0
Happy0
Sleepy0
Angry0
Wink0
Leave a comment

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ad imageAd image

BERITA TERKINI

UU Perampasan Aset Disahkan DPR, KPK Siap Sikat Aset Hasil Korupsi
20 November 2026
KPK Periksa Lagi Sestama BNPB Rustian, Dalami Dugaan Plotting Dana Bencana ke Vendor Swasta
20 November 2026
KPK Ungkap Dugaan Hamenang Pakai Dana Kecamatan Rp 50 Juta per Camat untuk Bayar EO HUT Klaten
20 November 2026
Gus Alex Akui Terima Rp 1,3 Miliar dari Biro Travel dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
20 November 2026
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Juanda, Agus Winarto menyampaikan hasil kinerja keimigrasian tahun 2026 didampingi Kabid Doklanintalkim RA Pandu Satryonegoro (kiri) dan Kasi Wasdakim Regi Haris Sasongko.
294 WNA Ditindak Imigrasi Juanda, Dugaan Kejahatan Lintas Negara Jadi Alarm Pengawasan
19 November 2026
Ad imageAd image

NASIONAL

KPK Periksa Lagi Sestama BNPB Rustian, Dalami Dugaan Plotting Dana Bencana ke Vendor Swasta
20 November 2026
KPK Ungkap Dugaan Hamenang Pakai Dana Kecamatan Rp 50 Juta per Camat untuk Bayar EO HUT Klaten
20 November 2026
Gus Alex Akui Terima Rp 1,3 Miliar dari Biro Travel dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
20 November 2026
Pengganti Gibran Masih Misteri, Syahganda: Wapres yang Suka Pempek
19 November 2026

Baca Berita Lainnya:

Komisi Pemberantasan Korupsi

UU Perampasan Aset Disahkan DPR, KPK Siap Sikat Aset Hasil Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi

KPK Periksa Lagi Sestama BNPB Rustian, Dalami Dugaan Plotting Dana Bencana ke Vendor Swasta

Korupsi

KPK Ungkap Dugaan Hamenang Pakai Dana Kecamatan Rp 50 Juta per Camat untuk Bayar EO HUT Klaten

Korupsi

Gus Alex Akui Terima Rp 1,3 Miliar dari Biro Travel dalam Kasus Korupsi Kuota Haji

MemoIndonesia.co.id

Memo Indonesia adalah media online yang menyajikan beragam informasi dari seluruh sudut nusantara.

Quick Links
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Pedoman Pemberitaan Ramah Anak
About US
  • Kontak
  • Tentang Kami
  • Karir
  • Redaksi

Copyright 2023 – MemoIndonesia.co.id

Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?