JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Kejaksaan Agung merespons santai pengajuan peninjauan kembali oleh mantan Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar dalam perkara korupsi pengadaan pesawat, Jumat 16 Januari 2026.
Mantan Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali terkait kasus korupsi pengadaan pesawat.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna menyatakan pengajuan peninjauan kembali merupakan hak terpidana yang diatur dalam undang-undang.
“PK itu hak dari terpidana mengajukan dan diatur undang-undang,” ujar Anang Supriatna.
Menurutnya, peninjauan kembali dapat diajukan sepanjang terdapat novum atau bukti baru dalam perkara tersebut.
Ia menegaskan jaksa penuntut umum siap menghadapi permohonan peninjauan kembali yang diajukan Emirsyah Satar.
“Tentunya diajukan sepanjang ada novum baru yang diajukan dan JPU siap menghadapi permohonan PK tersebut,” ujarnya.
Sebelumnya, Emirsyah Satar membawa dua novum dalam sidang peninjauan kembali yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis 15 Januari 2026.
Kuasa hukum Emirsyah Satar, Yudhi Ongkowijoyo, menyampaikan novum pertama berupa putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 4237 K/Pid.Sus/2025 tanggal 13 Juni 2025 atas nama Soetikno Soedarjo.
“Bahwa novum berupa bukti PK satu baru diketahui Pemohon PK pada September 2025, ketika pemeriksaan perkara telah diputus di tingkat kasasi,” kata Yudhi Ongkowijoyo.
Ia menjelaskan novum kedua berupa surat keterangan lunas denda dan uang pengganti Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B-974/X.01.01.08/26/02/2025 tertanggal 16 Februari 2025.
“Bahwa novum bukti PK dua telah diketahui Pemohon PK pada Februari 2025, saat pemeriksaan perkara berlangsung di tingkat kasasi,” ujarnya.
Yudhi menilai terdapat pertentangan antara putusan kasasi Soetikno Soedarjo dengan putusan kasasi Emirsyah Satar dalam perkara yang sama.
Ia menyebut putusan kasasi Soetikno menggugurkan tuntutan jaksa karena asas nebis in idem, sementara Emirsyah Satar dinyatakan bersalah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
Ia juga memohon majelis hakim peninjauan kembali mengabulkan permohonan seluruhnya dan membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 2507 K/Pid.Sus/2025 tanggal 25 Juni 2025. HUM/GIT
