JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Polda Metro Jaya menghentikan penyidikan kasus dugaan fitnah ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo terhadap Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis melalui penerbitan SP3 berbasis keadilan restoratif, Jumat 16 Januari 2026.
Polda Metro Jaya membenarkan telah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan terhadap dua tersangka perkara dugaan fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, yakni Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis.
“Benar, penyidik telah menerbitkan SP3 terhadap dua tersangka, yaitu Saudara ES dan DHL. Penghentian penyidikan dilakukan demi hukum berdasarkan keadilan restoratif,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombespol Budi Hermanto.
Menurutnya, penghentian penyidikan tersebut didasarkan pada hasil gelar perkara khusus yang dilaksanakan pada 14 Januari 2026.
Selain itu, keputusan tersebut diambil setelah adanya permohonan dari para pelapor dan tersangka, serta mempertimbangkan terpenuhinya syarat keadilan restoratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, terhadap tersangka lainnya, proses hukum masih terus berjalan dan penyidik telah mengirimkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum pada 13 Januari 2026.
Ia menambahkan, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, serta pemeriksaan lanjutan terhadap tersangka lain yang perkaranya tidak dihentikan.
“Untuk tersangka yang tidak dihentikan perkaranya, penyidikan tetap dilanjutkan. Penyidik masih melakukan pemeriksaan saksi, ahli, serta melengkapi berkas perkara guna kepastian hukum,” jelasnya.
Diketahui, Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis sebelumnya mengajukan permohonan restorative justice kepada Polda Metro Jaya.
“Permohonan restorative justice telah disampaikan oleh penasihat hukum pelapor kepada penyidik melalui surat pada Rabu 14 Januari 2026,” kata Budi Hermanto.
Sebelumnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo membenarkan adanya pertemuan dengan Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis di kediamannya di Sumber, Banjarsari, Solo.
Ia menyebut pertemuan tersebut merupakan silaturahmi dan tidak menutup kemungkinan menjadi pertimbangan penerapan keadilan restoratif oleh penyidik. HUM/GIT
