JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Timur menyatakan sikap menghormati proses hukum yang tengah dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko. Sebelumnya, Sugiri diamankan dalam kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK.
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, menegaskan bahwa partainya menghormati penuh kewenangan dan langkah hukum yang dijalankan KPK. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
“Atas peristiwa itu, DPD PDI Perjuangan Jawa Timur menghormati kewenangan dan proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. Kami juga mengajak semua pihak untuk mengedepankan asas praduga tidak bersalah sampai ada putusan hukum tetap,” ujar Said Abdullah dalam keterangan resminya, Minggu 9 November 2025.
Said menegaskan, PDI Perjuangan Jawa Timur berpegang pada arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri untuk selalu menjunjung tinggi integritas dan tidak mengintervensi proses hukum.
“PDI Perjuangan Jatim menjunjung tinggi independensi KPK sebagaimana diamanatkan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri. Kami tidak akan mempengaruhi, apalagi mengintervensi proses hukum tersebut,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Said menuturkan bahwa partainya mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK. Menurutnya, korupsi adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat.
“Segenap jajaran DPD PDI Perjuangan Jatim meyakini bahwa tindakan korupsi merupakan pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat. Karena itu, kami mendukung setiap upaya pemberantasan korupsi, terutama oleh KPK,” tegas Said.
Selain menyatakan dukungan terhadap proses hukum, Said juga menyampaikan permohonan maaf kepada warga Ponorogo atas peristiwa yang melibatkan kader partainya tersebut.
“Atas nama organisasi, kami memohon maaf kepada seluruh warga Kabupaten Ponorogo atas penangkapan Bapak Sugiri Sancoko oleh KPK. Kami menyesalkan bahwa yang bersangkutan belum sepenuhnya amanah dan mencederai kepercayaan rakyat,” ungkapnya.
Ia menambahkan, DPD PDI Perjuangan Jatim akan melakukan evaluasi internal guna memperkuat pembinaan kader agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
“Peristiwa ini menjadi cermin evaluasi bagi kami untuk memperbaiki sistem pembinaan kader dan mekanisme pemilihan kepala daerah agar tidak berbiaya tinggi, yang berpotensi mendorong praktik korupsi,” tutup Said. HUM/GIT
