JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengungkap sosok ‘sultan’ di balik kasus dugaan pemerasan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Sosok tersebut adalah Irvian Bobby Mahendro Putro (IBM), seorang aparatur sipil negara (ASN) yang menjabat Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 sejak 2022 hingga 2025.
Irvian mendapat julukan ‘sultan’ karena dikenal sangat royal. Menurut Ketua KPK Setyo Budiyanto, mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer (Noel), yang juga menjadi tersangka, adalah orang yang pertama kali menjuluki Irvian.
“IEG menyebut IBM sebagai sultan, maksudnya orang yang banyak uang di Ditjen Binwas K3,” kata Setyo.
KPK menduga Irvian sangat royal kepada Noel. Noel disebut pernah meminta uang untuk renovasi rumah dan diberikan Rp 3 miliar.
Tidak hanya itu, saat Noel bertanya motor apa yang cocok untuknya, Irvian langsung membelikan dan mengirimkan motor Ducati ke rumah Noel.
Aliran Dana Rp 69 Miliar dan LHKPN yang Janggal
KPK menduga Irvian menerima aliran uang sebesar Rp 69 miliar melalui perantara. Dana ini diduga berasal dari total Rp 81 miliar yang terkumpul dari pemerasan terhadap pihak yang mengurus sertifikasi K3 dalam kurun waktu 2019 hingga 2025.
Uang tersebut digunakan Irvian untuk berbagai keperluan pribadi, termasuk belanja, uang muka rumah, sejumlah kendaraan, dan penyertaan modal ke perusahaan.
Namun, jumlah penerimaan ini sangat tidak sebanding dengan harta kekayaan yang dilaporkan Irvian dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terakhirnya pada 2 Maret 2022. Dalam laporan tersebut, Irvian hanya mencatatkan total kekayaan sebesar Rp 3,9 miliar.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyoroti adanya dugaan ketidakpatuhan Irvian dalam melaporkan LHKPN.
“Jumlah asetnya tidak sinkron dengan temuan awal dalam kegiatan tangkap tangan ini,” ujar Budi.
KPK memastikan akan menelusuri lebih lanjut aset-aset yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi ini. Langkah follow the money akan dilakukan untuk memastikan semua aset hasil kejahatan dapat terungkap. HUM/GIT
