JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Partai Golkar membantah kabar yang menyebut Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia masuk dalam bursa calon pengganti Adies Kadir sebagai Wakil Ketua DPR RI.
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Idrus Marham menegaskan bahwa hingga saat ini partainya belum pernah membahas sosok pengganti Adies Kadir yang dinonaktifkan sejak awal September 2025.
“Enggak, sekali lagi. Partai Golkar sampai pada hari ini belum pernah membicarakan itu,” ujar Idrus saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa 14 Oktober 2025.
Idrus menyebut kabar yang beredar di publik mengenai wacana pencalonan Doli tidak berdasar. Ia menilai sangat tidak etis apabila partai sudah mendahului pembahasan resmi, sementara tindak lanjut soal penonaktifan Adies dari DPR masih berjalan.
“Karena memang ini kan proses masih jalan, ya sangat tidak etis, proses masih jalan sudah mendahului,” kata Idrus.
Ia menegaskan bahwa Partai Golkar menghormati setiap tahapan politik yang berlaku, termasuk mekanisme dan prosedur internal partai sebelum mengambil keputusan terkait posisi strategis di DPR.
“Di dalam proses politik itu ada tahapan-tahapan yang harus diperhatikan secara sungguh-sungguh. Dalam pelaksanaannya ada nilai, ada prosedur, ada mekanisme, dan semua itu harus kita hormati,” ujarnya.
Idrus memastikan bahwa hingga kini Golkar belum membicarakan rencana penggantian Adies dari parlemen. Semua keputusan akan disesuaikan dengan dinamika yang berkembang di DPR serta kebijakan partai ke depan.
“Sampai pada hari ini kita belum pernah bicarakan itu. Saya punya keyakinan Ketua Umum akan menghargai proses itu, menghargai hak-hak anggota Partai Golkar, dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang akan dilaksanakan di DPR,” kata Idrus.
Saat ditanya mengenai kemungkinan posisi Wakil Ketua DPR RI dikembalikan kepada Adies Kadir, Idrus menegaskan bahwa hal tersebut juga belum dibahas.
“Kalau belum dibicarakan, ya belum. Belum kita bicarakan itu, karena biarlah berproses semua. Ada mekanisme yang harus kita hargai. Jangan kita mendahului mekanisme itu,” tegasnya.
Diketahui, Adies Kadir dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR RI sejak 1 September 2025. Ia menjadi sorotan publik setelah menjelaskan rincian kenaikan tunjangan beras bagi anggota dewan yang mencapai Rp12 juta per bulan.
Selain Adies, sejumlah anggota DPR dari fraksi lain juga dinonaktifkan oleh partainya karena berbagai kontroversi publik. Mereka antara lain Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Partai Nasdem, serta Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Surya Utama (Uya Kuya) dari PAN. HUM/GIT
