JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Sekretaris Camat Kedungwaringin Rohadi untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, Rabu 14 Januari 2026.
Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Rohadi diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait suap proyek yang menjerat Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang.
“Saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi,” kata Budi.
Selain Rohadi, penyidik KPK juga memanggil enam orang saksi lain dari pihak swasta. Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.
Adapun enam saksi dari pihak swasta yang turut dipanggil yakni Nia Sari Yanti selaku wiraswasta, Adi Purwo Direktur CV Mancur Berdikari, Mardian Direktur CV Lor Jaya, Nadih Direktur CV Singkil Berkah Anugerah, Rudin Direktur PT Tirta Jaya Mandiri, serta Hafiz Dulloh Direktur CV Barok Konstruksi.
Sementara itu, KPK terus mendalami perkara suap tersebut dengan memeriksa sejumlah saksi lainnya. Sehari sebelumnya, penyidik KPK memeriksa anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi Partai Bulan Bintang, Iin Farihin.
“Diperiksa terkait dengan peran tersangka HMK dalam pengelolaan pemerintahan di Pemkab Bekasi,” ujar Budi Prasetyo.
Selain Iin Farihin, penyidik KPK juga telah memeriksa Nyumarno selaku anggota DPRD Kabupaten Bekasi.
Menurut Budi, pemeriksaan terhadap Nyumarno dilakukan untuk mendalami dugaan adanya aliran uang kepada yang bersangkutan.
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, ayah Ade Kuswara HM Kunang, serta pihak swasta Sarjan.
KPK menduga Ade Kuswara Kunang dan HM Kunang menerima uang ijon proyek sebesar Rp 9,5 miliar yang direncanakan untuk proyek tahun 2026.
“Total ijon yang diberikan oleh SRJ kepada ADK dan HMK mencapai Rp 9,5 miliar,” kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu. HUM/GIT
