SURABAYA, Memoindonesia.co.id — Jawa Timur kembali mencatatkan prestasi monumental. Seluruh desa dan kelurahan di provinsi ini sebanyak 8.494 titik telah resmi mendaftarkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KD/KMP) ke Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) per 30 Juni 2025 malam.
“Target nasional telah kami tuntaskan. Seluruh 38 kabupaten/kota di Jawa Timur kini 100 persen rampung mendaftarkan koperasi desanya,” tegas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jatim, Haris Sukamto, Selasa, 1 Juli 2025.
Capaian ini bukan perkara mudah. Haris menyebut perjuangan di lapangan penuh dinamika dan tantangan, mulai dari teknis administrasi hingga kondisi geografis desa yang menyulitkan akses.
“Apresiasi setinggi-tingginya kami sampaikan kepada semua pihak: dinas koperasi, para notaris, pendamping desa, dan terutama perangkat desa yang telah bekerja ekstra sebagai pendiri koperasi,” ucap Haris.
Yang patut diacungi jempol, kata Haris, adalah peran aktif para notaris. Mereka tak hanya menjalankan fungsi administratif, tapi juga terjun langsung ke lapangan, bahkan jemput bola demi mempercepat proses legalisasi koperasi.
“Notaris di Jatim benar-benar berada di garda terdepan. Mereka ikut menyuluh hukum, membantu pendirian koperasi, hingga menghadapi insiden tak terduga seperti kehilangan kendaraan atau kecelakaan di medan tugas,” ungkapnya.
Meski sukses besar telah diraih, Haris tak menampik adanya sedikit catatan teknis: ditemukan 16 desa yang mengalami input ganda dalam sistem SABH. Desa-desa itu tersebar di sejumlah kabupaten seperti Ponorogo, Sidoarjo, Malang, Mojokerto, dan lainnya.
“Terkait input ganda, kami sudah koordinasi untuk segera menertibkan. SK yang tidak valid akan dihapus, dan berkasnya diperbaiki oleh notaris bersangkutan agar tak timbul masalah hukum di kemudian hari,” jelas Haris.
Program pendaftaran Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari prioritas nasional dalam memperkuat ekonomi desa berbasis kelembagaan hukum.
Dengan tuntasnya pendaftaran ini, Jawa Timur menjadi barometer keberhasilan pembentukan koperasi desa yang terstruktur, sah, dan siap menjadi lokomotif ekonomi rakyat. HUM/CAK
