MEDAN, Memoindonesia.co.id – Setelah Kepala Dinas PUPR Sumatra Utara, Topan Ginting, terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Gubernur Bobby Nasution langsung mengambil langkah tegas.
Bobby secara resmi menonaktifkan Topan dari jabatannya, menunjukkan komitmennya untuk tidak menoleransi praktik korupsi di lingkungan Pemprov Sumut.
“Ya pastilah (dinonaktifkan),” kata Bobby Nasution dengan lugas di Kantor Gubernur Sumut, Senin 30 Juni 2025.
Langkah cepat ini diambil menyusul penetapan Topan Ginting sebagai salah satu dari lima tersangka dalam kasus korupsi proyek jalan. Selain menonaktifkan Topan, Pemprov Sumut juga menegaskan tidak akan memberikan bantuan hukum kepada pejabat yang tersandung kasus korupsi.
“Nggak lah (Pemprov Sumut memberikan bantuan hukum),” tegas Bobby.
Hingga saat ini, Bobby belum menunjuk pengganti definitif untuk jabatan Kadis PUPR Sumut, namun ia memastikan akan segera ada penunjukan pejabat sementara untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan.
Saat ditanya tentang kemungkinan penyediaan data-data yang diperlukan oleh KPK, Bobby menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama sepenuhnya.
“Tadi saya bilang ya, kalau diperlukan, kalau diminta pasti akan kita berikan (data-data ke KPK),” ujar Bobby, menunjukkan transparansi pemerintah daerah dalam proses hukum ini.
Kasus ini berawal dari dua kali OTT yang dilakukan KPK di Sumatra Utara. Menurut Direktur Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Topan Ginting.
Proyek jalan yang menjadi objek korupsi berada di wilayah Kota Pinang, Gunung Tua, hingga pembangunan Jalan Hutaimbaru-Sipiongot dengan total nilai fantastis, mencapai Rp 231,8 miliar.
Modus operandi korupsi ini terungkap setelah KPK melakukan gelar perkara. Topan Ginting diduga memerintahkan Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR yang juga merangkap sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK), RES, untuk menunjuk kontraktor tertentu, yaitu KIR, Direktur Utama PT DNG, sebagai rekanan penyedia tanpa melalui mekanisme lelang yang sah.
“KIR sudah dibawa TOP saat survei. Ada kecurangan, tidak melalui proses lelang,” jelas Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers, Sabtu 28 Juni 2025. HUM/GIT
