SULAWESI, Memoindonesia.co.id – Komisi Ill DPR RI menggelar pertemuan dengan Polda, Kejaksaan Tinggi dan Kantor Wilayah Hukum dan HAM di Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis, 4 Juli 2024. Kegiatan ini dalam rangka upaya memperkuat penerapan restorative justice (RJ) di Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Tim yang juga Wakil Ketua Komisi Ill DPR RI dari Fraksi Golkar Adies Kadir, menegaskan pentingnya penerapan dan penyempurnaan restorative justice di Indonesia untuk mengurangi kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan.
“Kasus-kasus yang kecil dan kasus-kasus yang memang tidak mengandung mens rea atau niat jahat atau kesalahan-kesalahan administrasi, kan bisa diselesaikan melalui restorative justice,” papar Adies Kadir usai memimpin Rapat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IlI DPR Rl bertempat di Polda Sulawesi Selatan ini.
Ketua Umum DPP Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) ini menambahkan, bahwa aturan mengenai restorative justice sudah ada di Kejaksaan dan Kepolisian. Namun, perlu disempurnakan melalui undang-undang khusus tentang restorative justice.
“Agar sebuah payung hukumnya ada untuk item-item yang umum, terus untuk pelaksanaannya nanti dilaksanakan oleh Kejaksaan dan Kepolisian atau penghubung lainnya dengan peraturan-peraturan yang rinci,” jelas Adies.
Wakil Ketua DPP Partai Golkar Bidang Hukum ini memberikan apresiasi terhadap penerapan restorative justice di Sulawesi Selatan yang dinilai berjalan dengan baik dan tidak mempermalukan para pihak yang terlibat.
“Contohnya di Sulawesi Selatan kan cukup banyak juga restorative justice yang diselesaikan dengan baik dan tidak mempermalukan para pihak, jadi dengan niat yang baik,” pungkas wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jatim I Surabaya-Sidoarjo ini. HUM/CAK
