JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Permintaan tambahan anggaran senilai Rp 20 triliun untuk Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) oleh Menteri HAM Natalius Pigai, direspons Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir.
Menurut politisi Partai Golkar ini, para anggota DPR RI perlu melihat dulu pertimbangan permintaan anggaran tersebut. Pihaknya belum mengetahui apa saja yang diajukan.
“Kita belum lihat ya apa-apa saja yang diajukan dari Rp 60 miliar sampai Rp 20 triliun. Nanti kita akan lihat apakah masuk akal atau tidak,” ujar Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2024.
Lanjut Adies, pemenuhan anggaran tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara.
“Sebenarnya apa pun yang diajukan, selama masuk akal, itu harus bisa dipenuhi. Tinggal kita lihat kekuatan dari dana negara kita, apakah APBN kita memenuhi atau tidak untuk memenuhi anggaran tersebut,” sambung Ketua Umum DPP Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) ini.
Dia menilai perlu juga melakukan sejumlah pengaturan untuk mengefisienkan penggunaan anggaran. Dia mencontohkan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang sempat meminta penambahan anggaran berkali lipat untuk mendukung kinerja.
“Tapi kan pemerintah mengatur sebagaimana supaya narkotika bisa dikendalikan, tetapi juga dengan anggaran yang menyesuaikan daripada anggaran negara kita,” papar wakil rakyat yang berangkat dari Dapil Jatim I Surabaya-Sidoarjo.
Sebelumnya, Natalius Pigai mengatakan kementeriannya mendapatkan anggaran Rp 64 miliar. Menurutnya, jumlah tersebut tak cukup sehingga Natalius mengusulkan agar anggaran untuk kementeriannya dirombak.
“Rombak itu. Dari Rp 20 T (pagu anggaran) cuma Rp 64 M. Tidak bisa. Tidak tercapai cita-cita dan visi keinginan Presiden Indonesia,” ujar Natalius Pigai saat acara penyambutan di gedung Kemenkumham, Jakarta Selatan, Senin, 21 Oktober 2024. HUM/CAK
