MALANG, Memoindonesia.co.id – Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto, memberikan dorongan signifikan bagi perkembangan ekonomi masyarakat di Kabupaten Malang.
Dalam kunjungan kerjanya pada Jumat, 25 November 2023, Menteri Hadi menegaskan komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian hukum atas tanah melalui penyerahan 10 Sertifikat Tanah Wakaf untuk masjid, musala, PAUD, dan yayasan di Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang.
“Sertifikasi tanah wakaf dan rumah ibadah ini gencar dilakukan Kementerian ATR/BPN, sebagai wujud Gerakan Nasional Sertifikasi Rumah Ibadah dan Pesantren,” ujar Menteri Hadi didampingi Kakanwil BPN Jatim, Jonahar.
Lebih lanjut, dalam upaya mendukung redistribusi tanah, Menteri Hadi juga menyerahkan 10 Sertifikat Redistribusi Tanah dari eks HGU Perkebunan Tlogorejo, eks HGU Perkebunan Gunungsari, dan eks HGU Perkebunan Sumbermanjing di Kecamatan Sumbermanjing Wetan.
Proses ini mencakup pembebasan tanah negara di Kecamatan Singosari, serta Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Kecamatan Dau, yang kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai lahan pertanian dan pemukiman.
Kegiatan penyerahan sertifikat juga melibatkan Masjid Al Amin, Desa Mangunrejo, Kecamatan Kepanjen, di mana 10 Sertifikat Tanah Wakaf diserahkan untuk mendukung keberlangsungan masjid, mushola, dan yayasan di wilayah tersebut.
Sementara itu, 6 Sertifikat Hak Guna Bangunan diserahkan kepada PT Citra Gading Asritama di Desa Ngenep dan Desa Kepuharjo, Kecamatan Karangploso, sebagai bagian dari upaya mendorong investasi dan pembangunan.
Menteri Hadi menekankan bahwa sertifikasi tanah wakaf dan rumah ibadah merupakan bagian integral dari Gerakan Nasional Sertipikasi Rumah Ibadah dan Pesantren yang dijalankan oleh Kementerian ATR/BPN.
Tidak hanya terbatas pada masjid dan mushola, gereja, vihara, pura, dan klenteng di seluruh Indonesia juga mendapatkan perhatian serupa, dengan komitmen tanpa diskriminasi dari pemerintah.
Dalam konteks redistribusi tanah, Menteri Hadi menjelaskan bahwa ini merupakan langkah strategis dalam implementasi Reforma Agraria, sebuah program nasional yang bertujuan mengurangi ketimpangan penguasaan kepemilikan tanah.
Redistribusi tanah, menurutnya, memberikan kepastian hukum hak atas tanah yang pada gilirannya diharapkan akan mendorong peningkatan perekonomian masyarakat.
“Redistribusi tanah juga memberikan kepastian hukum hak atas tanah yang telah dimanfaatkan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian,” sambung mantan Panglima TNI ini.
Kunjungan kerja Menteri ATR/Kepala BPN ini didampingi oleh Inspektur Jenderal RB Agus Widjajanto, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Yulia Jaya Nirmawati, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang.
Tidak hanya melibatkan pihak terkait dari tingkat nasional, tetapi juga dihadiri oleh perwakilan Gubernur Jawa Timur, Bupati Malang, dan Forkopimda setempat, menunjukkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung upaya pemulihan ekonomi melalui kebijakan redistribusi tanah yang bijaksana. (cak/boy)
