MemoIndonesia.co.id
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Hukum
  • Ekbis
  • Pendidikan
  • Seni Budaya
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Indeks
MemoIndonesia.co.id
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Ekbis
  • Hukum
  • Gaya Hidup
  • Foto
  • Indeks
Search
  • Kategori Berita
    • Nasional
    • Pemerintahan
    • Politik
    • Hukum
    • Peristiwa
    • Pendidikan
    • Ekbis
    • Seni Budaya
    • Olahraga
    • Religi
    • Gaya Hidup
    • Hiburan
  • Link Terkait
    • Redaksi
    • Tentang Kami
    • Kontak
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Media Siber
Have an existing account? Sign In
Follow US
Copyright 2023 - MemoIndonesia.co.id

Menteri ATR/BPN Berikan Sertifikat Gratis bagi Warga Korban Lumpur Lapindo Sidoarjo

Minta Warga Lapor jika Dipungut Biaya

Publisher: Redaksi 23 November 2023 3 Min Read
Share
Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto memberikan keterangan kepada wartawan usai membagikan sertifikat gratis bagi warga korban lumpur Lapindo di Sidoarjo.
Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto memberikan keterangan kepada wartawan usai membagikan sertifikat gratis bagi warga korban lumpur Lapindo di Sidoarjo.
Ad imageAd image

SIDOARJO, Memoindonesia.co.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan PertanaMenterihan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto, pastikan bahwa proses pengurusan sertifikat hak milik (SHM) bagi korban Lumpur Lapindo warga Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, gratis.

Jika warga menemukan ada oknum BPN atau oknum lainnya yang menarik biaya atas pengurusan tersebut, mantan Panglima TNI ini meminta untuk segera melaporkan.

Pernyataan itu disampaikan Menteri Hadi usai penyerahan secara simbolis 50 sertifikat milik warga korban Lumpur Sidoarjo yang direlokasi di Perumahan Renojoyo, Kamis, 23 November 2023.

“Saya sudah perintahkan Kapolres sama Dandim untuk masalah ini.Karena ini adalah permasalahan rakyat, rakyat tidak boleh dibenahi dengan permasalahan permasalahan seperti ini. Karena rakyat sudah dibebani dengan peristiwa alam yang harus dipindahkan dan direlokakasi,” tegas Hadi didampingi Kakanwil BPN Jatim, Jonahar.

Baca Juga:  AHY Bahas Rencana Pemerintah Bantu Pembangunan Kembali Ponpes Al-Khoziny Sidoarjo

Ia meras yakin, dalam proses pembuatan 353 sertifikat yang diserahkan kepada warga korban lumpur Lapindo ini tidak ada pembayaran yang melebihi ketentuan dari nilai PNBP (pendapatan negara bukan pajak).

“Saya yakinkan tidak ada mafia tanah yang bermain kepada korban lumpur Lapindo. Dan hari ini sudah kita serahkan hampir 80 persen gratis, termasuk BPHTB, kecuali PBB,” sambungnya.

Dijelaskan oleh Hadi, memang ada beberapa biaya yang harus dikeluarkan warga dalam hal-hal tertentu. Namun biaya yang dikeluarkan tidak lebih dari yang ditetapkan sesuai PNBP (pendapatan negara bukan pajak).

“Memang ada warga yang membayar sesuai pendapatan negara bukan pajak (PNBp). Untuk apa saja, biaya pengukuran, kurang lebih Ro 224 ribu. Biaya panitia dan ketiga adalah biaya pendaftaran, jadi total sebanyak kurang dari Rp 600 ribu rupiah. Tapi semuanya gratis,” urai Hadi.

Baca Juga:  Buntut Perusakan Lokasi Penampungan Pengungsi Puspa Agro, Kadiv Keimigrasian Herdaus Bilang Seperti Ini

Menurutnya, hampir 15 tahun mereka tidak memiliki kepastian hukum hak atas tanah karena bencana alam. Untuk itu ia menekankan kepada jajarannya untuk tidak main-main, apalagi meminta pungutan atas penyertifikatan prigram PTSL (pendaftaran tanah sistematis lengkap) bagi warga korban lumpur Lapindo.

“Semua sertifikat yang saya serahkan, saya tanya kepada bapak dan ibu penerima tadi, semuanya gratis,” tandasnya.

Pada kesempatan pembagian sertifikat itu, Menteri Hadi didampingi Kakanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur Jonahar, Kepala Biro Humas Lampri, Yulia Jaya Nirmawati Staf Ahli Menteri, dan sejumlah pejabat di lingkungan kanwil, Kakantah Sidoarjo M Rizal, Kakantah Surabaya I Kartono Agustiyanto dan Kakantah Surabaya II Stanley beserta sejumlah pejabat lainnya.
Sekadar diketahui, total sebanyak 353 bidang sertifikat yang dibagikan hari ini. Sebelumnya, Kantah Sidoarjo telah menerima pendaftaran sebayak 490 bidang tanah di Perum Rnojoyo. Namun, hanya 353 sertifikat hak milik yang dibagikan. Sisanya masih dalam proses. (hum/bad)
TAGGED: BPHTB Gratis, Lumpur Lapindo, Menteri ATR BPN Hadi Tjahjanto, PNBP, Sertifikat Gratis, Sertifikat PTSL, Sertifikat Tanah, Sidoarjo
Share this Article
Facebook Twitter Pinterest Whatsapp Whatsapp Print
What do you think?
Love0
Sad0
Happy0
Sleepy0
Angry0
Wink0
Leave a comment

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ad imageAd image

BERITA TERKINI

KPK OTT Hakim PN Depok Terkait Dugaan Suap Pengurusan Perkara
6 Februari 2026
KPK Amankan Uang Ratusan Juta dalam OTT Hakim di Depok
6 Februari 2026
KPK Tangkap Hakim dalam Operasi Tangkap Tangan di Depok
6 Februari 2026
Adies Kadir Mulai Bersidang di MK Usai Resmi Dilantik Presiden Prabowo di Jakarta
6 Februari 2026
Pandji Pragiwaksono Dijadwalkan Diperiksa Polda Metro Jaya Terkait Materi Stand Up Mens Rea
6 Februari 2026
Ad imageAd image

NASIONAL

KPK OTT Hakim PN Depok Terkait Dugaan Suap Pengurusan Perkara
6 Februari 2026
KPK Amankan Uang Ratusan Juta dalam OTT Hakim di Depok
6 Februari 2026
Adies Kadir Mulai Bersidang di MK Usai Resmi Dilantik Presiden Prabowo di Jakarta
6 Februari 2026
Pandji Pragiwaksono Dijadwalkan Diperiksa Polda Metro Jaya Terkait Materi Stand Up Mens Rea
6 Februari 2026
Ad imageAd image

TERPOPULER

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, Agus Winarto bersama petugas Angkasa Pura dan TNI AL menggelar rilis di aula Kantor Imigrasi Surabaya.
Dibekuk di Udara, WNA China Mencuri di Kabin Pesawat Dideportasi Petugas Imigrasi Surabaya
4 Februari 2026
Bareskrim Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Saham PIPA PT MML
4 Februari 2026
Keberadaan Riza Chalid Terendus di Wilayah ASEAN setelah Masuk Red Notice Interpol
4 Februari 2026
Bareskrim Geledah Kantor Shinhan Sekuritas Terkait Dugaan Saham Gorengan
4 Februari 2026

Baca Berita Lainnya:

Korupsi

KPK OTT Hakim PN Depok Terkait Dugaan Suap Pengurusan Perkara

Korupsi

KPK Amankan Uang Ratusan Juta dalam OTT Hakim di Depok

Korupsi

KPK Tangkap Hakim dalam Operasi Tangkap Tangan di Depok

Hukum

Adies Kadir Mulai Bersidang di MK Usai Resmi Dilantik Presiden Prabowo di Jakarta

MemoIndonesia.co.id

Memo Indonesia adalah media online yang menyajikan beragam informasi dari seluruh sudut nusantara.

Quick Links
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Pedoman Pemberitaan Ramah Anak
About US
  • Kontak
  • Tentang Kami
  • Karir
  • Redaksi

Copyright 2023 – MemoIndonesia.co.id

Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?