SEMARANG, Memoindonesia.co.id – Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi telah memperluas pelayanan paspor elektronik (e-paspor) guna memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh penjuru negeri.
Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI 0235.GR.01.01 tahun 2023, Ditjen Imigrasi menambahkan 50 kantor imigrasi bisa menyediakan layanan paspor elektronik.
Berbagai provinsi ke dalam daftar unit pelayanan teknis (UPT) keimigrasian, kini tersedia total 102 kantor imigrasi di seluruh Indonesia yang melayani permohonan paspor elektronik.
“Perluasan pelayanan e-paspor ini dilakukan untuk merespons tingginya minat masyarakat dari berbagai daerah terhadap paspor elektronik. Jumlahnya sekarang dua kali lipat dari sebelumnya, yang hanya 52 kantor imigrasi,” ujar Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim.
Silmy menjelaskan bahwa pada dasarnya, paspor biasa dan paspor elektronik memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai bukti identitas diri yang berlaku internasional dan dapat digunakan untuk perjalanan.
Namun, paspor elektronik memiliki data yang lebih lengkap, termasuk data biometrik wajah dan sidik jari pemegangnya, yang tersimpan dalam chip dan dapat dipindai. Sementara paspor biasa hanya berisi data diri dan foto pemegang paspor.
Paspor elektronik juga memberikan kemudahan-kemudahan tertentu, seperti fasilitas bebas visa untuk kunjungan singkat ke Jepang dengan melakukan pendaftaran terlebih dahulu.
Selain itu, WNI yang mengajukan permohonan visa ke negara-negara Eropa bisa mendapatkan masa berlaku visa yang lebih lama jika menggunakan paspor elektronik.
Dalam periode Januari hingga awal September 2023, telah diterbitkan sekitar 522.065 unit paspor elektronik, dengan rata-rata 58.000 unit per bulan. Sementara jumlah penerbitan paspor biasa dalam periode yang sama mencapai 2.823.801 unit, dengan rata-rata 314.000 per bulan.
Pada periode Januari – Desember 2022, tercatat sekitar 343.747 unit paspor elektronik terbit, dengan rata-rata 28.000 unit per bulan. Jumlah penerbitan paspor biasa sepanjang tahun 2022 adalah 3.535.157 unit, dengan rata-rata 294.000 unit per bulan.
Dengan kebijakan perluasan pelayanan e-paspor ini, Silmy menjelaskan bahwa Imigrasi bertujuan untuk mengatasi kendala yang dihadapi masyarakat dalam mengajukan permohonan paspor elektronik.
Masyarakat yang berlokasi jauh secara geografis dan sebelumnya kesulitan mendapatkan kuota layanan e-paspor kini akan lebih terbantu.
“Pelayanan imigrasi yang lebih mudah diakses adalah semangat kami untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan keimigrasian,” katanya.
Pada akhir tahun 2023, targetnya adalah seluruh unit pelaksana teknis imigrasi di Indonesia dapat melayani permohonan paspor elektronik.
Saat ini, terdapat total 126 kantor imigrasi di seluruh Indonesia, terdiri dari tujuh kantor imigrasi kelas I khusus, 44 kantor imigrasi kelas I, 61 kantor imigrasi kelas II, dan 14 kantor imigrasi kelas III.
Selain itu, terdapat juga 22 Unit Kerja Keimigrasian (UKK) di seluruh Indonesia yang beroperasi sebagai perpanjangan dari kantor imigrasi. (hum/cak)
