MemoIndonesia.co.id
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Hukum
  • Ekbis
  • Pendidikan
  • Seni Budaya
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Indeks
MemoIndonesia.co.id
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Ekbis
  • Hukum
  • Gaya Hidup
  • Foto
  • Indeks
Search
  • Kategori Berita
    • Nasional
    • Pemerintahan
    • Politik
    • Hukum
    • Peristiwa
    • Pendidikan
    • Ekbis
    • Seni Budaya
    • Olahraga
    • Religi
    • Gaya Hidup
    • Hiburan
  • Link Terkait
    • Redaksi
    • Tentang Kami
    • Kontak
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Media Siber
Have an existing account? Sign In
Follow US
Copyright 2023 - MemoIndonesia.co.id

Wamendagri Bima Arya: OTT Kepala Daerah Bukan karena Gaji, Perlu Pembenahan Sistemik

Publisher: Redaktur 4 Juli 2026 2 Min Read
Share
Wamendagri Bima Arya Sugiarto.
Ad imageAd image

JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan maraknya kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak dapat dikaitkan dengan besaran gaji kepala daerah, Sabtu, 4 Juli 2026.

Bima Arya menyatakan tidak sepakat apabila tingginya angka kepala daerah yang terjerat korupsi dikaitkan dengan pendapatan yang diterima setiap bulan.

“Saya tidak sepakat kalau besaran gaji kepala daerah dikaitkan dengan perilaku korupsi,” kata Bima Arya.

Menurutnya, banyak kepala daerah yang berlatar belakang sebagai pengusaha sukses tetap terjerat kasus korupsi. Sebaliknya, tidak sedikit kepala daerah yang memiliki peluang melakukan korupsi, tetapi tetap menjalankan tugas dengan jujur.

Baca Juga:  Wamendagri Ungkap Rekam Jejak Pj Walkot Pekanbaru yang Kena OTT KPK

“Banyak kepala daerah berlatar pengusaha sukses melakukan korupsi juga, dan banyak kepala daerah yang daerahnya punya peluang melakukan korupsi tapi tetap lurus dan jujur,” ujarnya.

Ia menilai persoalan korupsi kepala daerah memiliki banyak penyebab sehingga penyelesaiannya harus dilakukan melalui pembenahan secara menyeluruh.

“Korupsi kepala daerah ini banyak sebab dan perlu pembenahan total secara sistemik mulai dari hulu ke hilir, artinya pembenahan mulai dari hulu seperti pembenahan tata kelola partai politik, pengkaderan partai politik, sistem pemilu, dan pemilihan kepala daerah, komitmen APH, independensi APIP, dan lain-lain,” jelasnya.

Diketahui, Bupati Langkat Syah Afandin menjadi kepala daerah terbaru yang terjaring OTT KPK terkait dugaan suap proyek. Dalam operasi tersebut, penyidik menyita uang tunai ratusan juta rupiah sebagai barang bukti.

Baca Juga:  KPK Apresiasi Maruarar Buka Sayembara Rp 8 M Tangkap Harun Masiku

Sebelumnya, KPK juga menetapkan Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby sebagai tersangka dalam dugaan suap jual beli jabatan sekretaris daerah. Sepanjang tahun 2026, tercatat sembilan kepala daerah telah terjerat perkara yang ditangani KPK. HUM/GIT

TAGGED: Astronomy, Bima Arya, gaji kepala daerah, Kemendagri, Kepala Daerah, Korupsi, KPK, OTT KPK, pembenahan sistemik, Pilkada, Suhardiman Amby, Syah Afandin, Wamendagri
Share this Article
Facebook Twitter Pinterest Whatsapp Whatsapp Print
What do you think?
Love0
Sad0
Happy0
Sleepy0
Angry0
Wink0
Leave a comment

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ad imageAd image

BERITA TERKINI

200 Set Foto Gibran Belum Laku, Pedagang Pasrah Menunggu Wapres Baru
17 November 2026
Kades Cantik Lamongan Terseret Dugaan Perselingkuhan dengan Polisi, Warga Tak Heran
17 November 2026
PAN Dukung Dasco Gantikan Gibran Jadi Wapres, Sebut Inklusif dan Problem Solver
17 November 2026
PKS Dukung Dasco Gantikan Gibran Jadi Wapres, Keputusan di Tangan Prabowo
17 November 2026
KPK Hormati Dewas Periksa Pegawai soal Dugaan Kebocoran Dokumen Kasus Suap ATR/BPN
17 November 2026
Ad imageAd image

NASIONAL

200 Set Foto Gibran Belum Laku, Pedagang Pasrah Menunggu Wapres Baru
17 November 2026
Kades Cantik Lamongan Terseret Dugaan Perselingkuhan dengan Polisi, Warga Tak Heran
17 November 2026
PAN Dukung Dasco Gantikan Gibran Jadi Wapres, Sebut Inklusif dan Problem Solver
17 November 2026
PKS Dukung Dasco Gantikan Gibran Jadi Wapres, Keputusan di Tangan Prabowo
17 November 2026

Baca Berita Lainnya:

Nasional

200 Set Foto Gibran Belum Laku, Pedagang Pasrah Menunggu Wapres Baru

Hukum

Kades Cantik Lamongan Terseret Dugaan Perselingkuhan dengan Polisi, Warga Tak Heran

Politik

PAN Dukung Dasco Gantikan Gibran Jadi Wapres, Sebut Inklusif dan Problem Solver

Politik

PKS Dukung Dasco Gantikan Gibran Jadi Wapres, Keputusan di Tangan Prabowo

MemoIndonesia.co.id

Memo Indonesia adalah media online yang menyajikan beragam informasi dari seluruh sudut nusantara.

Quick Links
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Pedoman Pemberitaan Ramah Anak
About US
  • Kontak
  • Tentang Kami
  • Karir
  • Redaksi

Copyright 2023 – MemoIndonesia.co.id

Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?