JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Sidang pembacaan putusan terhadap empat terdakwa kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di Pengadilan Tipikor Jakarta ditunda akibat pergantian anggota majelis hakim, Senin 11 Mei 2026.
Ketua Majelis Hakim Adek Nurhadi menjelaskan dua hakim anggota mengalami pergantian karena satu hakim memasuki masa pensiun dan satu lainnya menjalani tugas belajar.
“Seyogyanya hari ini kan pembacaan putusan. Namun, oleh karena ada pergantian majelis. Pertama itu, Ibu Fatimah karena tugas belajar, digantikan oleh Ibu Dwi Elyarahma. Dan Pak Mulyono Dwi Purwanto digantikan oleh Pak Alfi Setiawan,” jelas Adek saat sidang di PN Tipikor Jakarta.
Menurutnya, hakim Mulyono Dwi Purwanto telah mengakhiri masa jabatannya sejak 1 Mei 2026 sehingga susunan majelis hakim harus disesuaikan kembali.
“Sehingga ya, karena Pak Mulyono Dwi Purwanto jabatan beliau itu berakhir per 1 Mei 2026,” sambungnya.
Selain itu, majelis hakim memutuskan pembacaan vonis terhadap empat terdakwa dijadwalkan ulang pada Selasa 12 Mei 2026 mulai pagi hari.
“Oleh karena itu, untuk pembacaan putusan kita tunda ke besok hari ya. Besok, sama-sama dengan yang lain,” ujarnya.
Empat terdakwa dalam perkara tersebut yakni Martin Haendra Nata selaku Business Development Manager Trafigura Pte Ltd periode 2019-2021, Arief Sukmara selaku Direktur Gas, Petrokimia, dan Bisnis Baru PT Pertamina International Shipping periode 2024-2025, Indra Putra selaku Business Development Manager PT Mahameru Kencana Abadi, serta Dwi Sudarsono selaku VP Crude, Product Trading, and Commercial PT Pertamina periode 2019-2020.
Sebelumnya, jaksa penuntut umum telah membacakan tuntutan terhadap para terdakwa. Arief Sukmara dituntut 10 tahun penjara, Dwi Sudarsono 12 tahun penjara, Indra Putra enam tahun penjara, dan Martin Haendra 13 tahun penjara.
Jaksa juga menuntut para terdakwa membayar denda masing-masing Rp1 miliar dan uang pengganti sebesar Rp 5 miliar.
Dalam dakwaan, jaksa menyebut dugaan korupsi tata kelola minyak mentah tersebut menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 285 triliun. Dugaan pelanggaran berkaitan dengan impor produk kilang atau bahan bakar minyak serta penjualan solar nonsubsidi. HUM/GIT
