JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Komisi III DPR RI menegaskan tidak mengintervensi penanganan kasus Amsal Christy Sitepu saat memanggil Kajari Karo dalam RDP dan RDPU untuk memastikan tidak ada pelanggaran hukum, Kamis, 2 April 2026.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan, rangkaian rapat dengar pendapat umum (RDPU) merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap aparat penegak hukum.
“Rangkaian RDPU yang kami lakukan, termasuk terkait perkara Saudara Amsal Christy Sitepu pada 30 Maret 2026, bukan merupakan bentuk intervensi.”
“Karena kami sama sekali tidak masuk dalam proses acara pidana yang sedang berjalan. Namun, kami ingin memastikan tidak terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan tugas aparat penegak hukum.”
Ia mengaku mendapat arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan keadilan bagi masyarakat kecil.
“Saya pribadi mendapat perintah langsung dari pimpinan saya untuk memastikan orang kecil bisa tersenyum dan mendapatkan keadilan.”
Selain itu, Komisi III DPR juga mengajukan perbarnan penangguhan penahanan Amsal Sitepu dengan dasar hukum Pasal 110 ayat 3 KUHP baru
Menurutnya, jaminan penangguhan dapat diberikan oleh keluarga, advokat, atau pihak lain yang bersedia bertangguab atas risiko jika tersangka melarikan diri.
Lebih lanjut, Komisi III DPR meminta penjelasan Kejari Karo terkait alasan penetapan Amsal sebagai tersangka, termasuk dugaan penggelembungan harga.
“Kami meminta penjelasan apa yang menjadi alasan-alasan hukum penetapan Saudara Amsal Christy Sitepu sebagai tersangka.”
Sementara itu, DPR juga mempertanyakan dasar penahanan yang dilakukan terhadap Amsal sesuai ketentuan Pasal 100 ayat 5 KUHP baru.
“Poin mana dari syarat penahanan yang terpenuhi sehingga Saudara Amsal Christy Sitepu dikenakan penahanan?”
Selain itu, Komisi III DPR meminta klarifikasi terkait dugaan intimidasi terhadap Amsal dan Jesaya Perangin-angin oleh oknum jaksa di Kejari Karo.
“Perlu diingat bahwa perbuatan tersebut berpotensi melanggar ketentuan Pasal 530 KUHP.” HUM/GIT
