JAKARTA, Memoindonesia.co.id – KPK merespons surat MAKI ke DPR terkait usulan pembentukan panja guna mengusut polemik pengalihan penahanan Yaqut Cholil Qoumas, Kamis 26 Maret 2026.
KPK menyatakan menyambut baik langkah Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) yang mengirimkan surat ke Komisi III DPR RI sebagai bentuk dukungan terhadap penanganan perkara.
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengapresiasi perhatian publik terhadap proses hukum yang berjalan.
“Kami tentunya menyambut baik dan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada masyarakat Indonesia, khususnya dalam hal ini adalah dari MAKI, karena itu adalah bentuk dukungan tentunya dan kepedulian kepada kami dalam menangani perkara kuota haji ini,” ujarnya di Gedung KPK, Jakarta Selatan.
Menurutnya, dukungan masyarakat membuat publik terus mendapatkan informasi terbaru terkait perkembangan perkara dan langkah yang dilakukan KPK.
“Karena tentunya dengan dukungan tersebut, dengan perhatian tersebut, maka masyarakat akan ter-update terkait dengan penanganan perkaranya dan langkah-langkah yang kami lakukan,” tambahnya.
Sementara itu, MAKI sebelumnya mengirimkan surat kepada Komisi III DPR RI yang berisi permintaan pembentukan panitia kerja untuk mengusut polemik pengalihan penahanan Yaqut Cholil Qoumas.
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses tersebut, termasuk dugaan adanya intervensi pihak luar terhadap keputusan KPK.
“Pimpinan KPK diduga membiarkan KPK diintervensi pihak luar dalam melakukan pengalihan tahanan rumah tersangka YCQ dan tidak melaporkan intervensi tersebut kepada Dewan Pengawas KPK,” kata Boyamin.
Selain itu, MAKI juga menyoroti perbedaan pernyataan pejabat KPK terkait alasan pengalihan penahanan yang dinilai tidak konsisten antara faktor kesehatan dan non-kesehatan. HUM/GIT
