MemoIndonesia.co.id
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Hukum
  • Ekbis
  • Pendidikan
  • Seni Budaya
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Indeks
MemoIndonesia.co.id
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Ekbis
  • Hukum
  • Gaya Hidup
  • Foto
  • Indeks
Search
  • Kategori Berita
    • Nasional
    • Pemerintahan
    • Politik
    • Hukum
    • Peristiwa
    • Pendidikan
    • Ekbis
    • Seni Budaya
    • Olahraga
    • Religi
    • Gaya Hidup
    • Hiburan
  • Link Terkait
    • Redaksi
    • Tentang Kami
    • Kontak
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Media Siber
Have an existing account? Sign In
Follow US
Copyright 2023 - MemoIndonesia.co.id

Eks Sekretaris MA Nurhadi Minta Dibebaskan dari Tuntutan 7 Tahun Penjara

Publisher: Redaktur 28 Maret 2026 2 Min Read
Share
Mantan Sekretaris MA Nurhadi saat menghadiri persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
Ad imageAd image

JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi meminta dibebaskan dari tuntutan 7 tahun penjara dalam kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Permohonan disampaikan melalui kuasa hukumnya dalam sidang duplik di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat 27 Maret 2026.

“(Memohon majelis hakim) menyatakan oleh karena itu, membebaskan Terdakwa Nurhadi dari segala dakwaan atau setidak-tidaknya melepaskannya dari tuntutan hukum,” ujar pengacara Nurhadi.

Pengacara Nurhadi juga meminta agar Penuntut Umum mengeluarkan kliennya dari tahanan seketika setelah putusan dibacakan, memulihkan haknya, dan mengembalikan seluruh barang bukti yang disita.

Kuasa hukum menegaskan semua transaksi yang disebut dalam dakwaan merupakan transaksi bisnis pribadi dan tidak menimbulkan kerugian negara.

Baca Juga:  Soal Mantan Ketua KPK Bantah Terima Rp 1,3 M dari SYL, Ini Pernyataan Tegas Polisi

Nurhadi, menurut pengacara, tidak menerima suap dari Hiendra Soenjoto selaku Direktur Multicon Indrajaya Terminal (MIT) senilai Rp 35 miliar.

“Nama Nurhadi justru dimanfaatkan oleh menantunya, Rezky Herbiyono. Tidak ada penerimaan dari Rezky Herbiyono maupun orang-orang suruhannya,” jelas pengacara.

Selain itu, kuasa hukum menegaskan Nurhadi telah melakukan pembuktian terbalik terkait asal-usul hartanya, termasuk penghasilan dari gaji sebagai penyelenggara negara dan usaha sarang walet.

Pengacara juga menekankan praktik pengurusan perkara di MA tidak mungkin dilakukan seorang diri, dengan mencontoh kasus mantan pejabat MA Zarof Ricar serta eks hakim agung Sudrajat Dimyati dan Gazalba Saleh, yang menunjukkan keterlibatan banyak pihak.

Baca Juga:  SYL Minta Sidang TPPU Dipercepat: Umur Saya Sudah 70 Tahun

Dituntut 7 Tahun Penjara
Sebelumnya, jaksa KPK menuntut Nurhadi 7 tahun penjara, denda Rp 500 juta subsider 140 hari, dan uang pengganti Rp 137,16 miliar subsider 3 tahun kurungan.

Jaksa menilai Nurhadi terbukti menerima gratifikasi dan tidak dapat membuktikan asal-usul hartanya.

Jaksa juga menilai perbuatan Nurhadi memberatkan karena dianggap melanggar kewajiban jabatan dan tidak mendukung program pemberantasan korupsi, sementara hal yang meringankan adalah tanggungan keluarga.

Nurhadi didakwa melanggar Pasal 12B juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 127 ayat 1 KUHP dan Pasal 607 ayat 1 huruf a juncto Pasal 127 ayat 1 KUHP terkait TPPU. HUM/GIT

Baca Juga:  Bos Gendut Bandar Narkoba Kampung Bahari Ditangkap saat Sedot Lemak
TAGGED: eks sekretaris mahkamah agung, Gratifikasi, hiendra soenjoto, kuasa hukum nurhadi, Nurhadi, pembuktian terbalik, pengembalian barang bukti, Rezky Herbiyono, Tipikor Jakarta, TPPU, transaksi bisnis, tuntutan 7 tahun
Share this Article
Facebook Twitter Pinterest Whatsapp Whatsapp Print
What do you think?
Love0
Sad0
Happy0
Sleepy0
Angry0
Wink0
Leave a comment

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ad imageAd image

BERITA TERKINI

UU Perampasan Aset Disahkan DPR, KPK Siap Sikat Aset Hasil Korupsi
20 November 2026
KPK Periksa Lagi Sestama BNPB Rustian, Dalami Dugaan Plotting Dana Bencana ke Vendor Swasta
20 November 2026
KPK Ungkap Dugaan Hamenang Pakai Dana Kecamatan Rp 50 Juta per Camat untuk Bayar EO HUT Klaten
20 November 2026
Gus Alex Akui Terima Rp 1,3 Miliar dari Biro Travel dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
20 November 2026
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Juanda, Agus Winarto menyampaikan hasil kinerja keimigrasian tahun 2026 didampingi Kabid Doklanintalkim RA Pandu Satryonegoro (kiri) dan Kasi Wasdakim Regi Haris Sasongko.
294 WNA Ditindak Imigrasi Juanda, Dugaan Kejahatan Lintas Negara Jadi Alarm Pengawasan
19 November 2026
Ad imageAd image

NASIONAL

KPK Periksa Lagi Sestama BNPB Rustian, Dalami Dugaan Plotting Dana Bencana ke Vendor Swasta
20 November 2026
KPK Ungkap Dugaan Hamenang Pakai Dana Kecamatan Rp 50 Juta per Camat untuk Bayar EO HUT Klaten
20 November 2026
Gus Alex Akui Terima Rp 1,3 Miliar dari Biro Travel dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
20 November 2026
Pengganti Gibran Masih Misteri, Syahganda: Wapres yang Suka Pempek
19 November 2026

Baca Berita Lainnya:

Komisi Pemberantasan Korupsi

UU Perampasan Aset Disahkan DPR, KPK Siap Sikat Aset Hasil Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi

KPK Periksa Lagi Sestama BNPB Rustian, Dalami Dugaan Plotting Dana Bencana ke Vendor Swasta

Korupsi

KPK Ungkap Dugaan Hamenang Pakai Dana Kecamatan Rp 50 Juta per Camat untuk Bayar EO HUT Klaten

Korupsi

Gus Alex Akui Terima Rp 1,3 Miliar dari Biro Travel dalam Kasus Korupsi Kuota Haji

MemoIndonesia.co.id

Memo Indonesia adalah media online yang menyajikan beragam informasi dari seluruh sudut nusantara.

Quick Links
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Pedoman Pemberitaan Ramah Anak
About US
  • Kontak
  • Tentang Kami
  • Karir
  • Redaksi

Copyright 2023 – MemoIndonesia.co.id

Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?