JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Buron kasus korupsi e-KTP, Paulus Tannos mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka, Selasa 3 Februari 2026.
“Klasifikasi perkara: sah atau tidaknya penetapan tersangka,” demikian tertulis dalam laman SIPP PN Jakarta Selatan yang dilihat detikcom.
Permohonan praperadilan Tannos teregister dengan nomor perkara 11/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL. Praperadilan ini diajukan Tannos pada Rabu 28 Januari 2026.
Tergugat dalam praperadilan ini yaitu KPK RI. Sidang perdana praperadilan Tannos melawan KPK dijadwalkan pada Senin 9 Februari 2026.
Paulus Tannos sebelumnya telah mengajukan praperadilan terkait sah atau tidaknya penangkapan dirinya oleh KPK, namun hakim tunggal PN Jakarta Selatan menyatakan tidak dapat menerima permohonan tersebut.
“Mengadili, menolak eksepsi termohon, dalam eksepsi menolak eksepsi termohon untuk seluruhnya, dalam pokok perkara, satu, menyatakan permohonan praperadilan Pemohon tidak dapat diterima,” kata hakim tunggal Halida Rahardhini saat membacakan amar putusan praperadilan nomor 143/Pid.Pra/PN JKT.SEL di PN Jaksel, Selasa 2 Desember 2025.
Hakim menyatakan praperadilan yang diajukan Paulus Tannos prematur atau absentia in objecto karena KPK belum menangkap Paulus Tannos.
“Hakim praperadilan berpendapat bahwa oleh karena penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon dilakukan oleh otoritas negara Singapura, berdasarkan professional arrest atau menurut ketentuan hukum yang berlaku di Singapura, bukan penangkapan dan penahanan oleh aparat penegak hukum Indonesia in casu KPK, menurut Pasal 17, 18 KUHAP,” kata Halida.
Hakim menambahkan bahwa objek praperadilan Paulus Tannos tidak termasuk dalam lingkup praperadilan Indonesia seperti diatur KUHAP dan Peraturan MA RI.
“Maka dengan demikian, objek praperadilan ini tidak termasuk dalam lingkup objek praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP juncto Peraturan MA Nomor 4 Tahun 2016,” ucapnya.
Paulus Tannos ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP karena perannya sebagai Direktur Utama PT Sandipala Arthapura pada 2019. KPK menetapkan Tannos meski keberadaannya tak diketahui.
KPK menduga Tannos mengatur pertemuan-pertemuan yang menghasilkan peraturan teknis sebelum proyek dilelang. Ia menjadi buron sejak 19 Oktober 2021.
Pada Januari 2025, Paulus Tannos ditangkap di Singapura atas permintaan otoritas Indonesia. Saat ini ia masih menjalani persidangan ekstradisi di Singapura sebelum dipulangkan ke Indonesia. Pengadilan Singapura menolak keterangan saksi ahli yang diajukan Tannos, namun ia tetap menolak dipulangkan. HUM/GIT
