JAKARTA, Memoindonesia.co.id – KPK mendalami mekanisme pengumpulan uang dari calon perangkat desa saat memeriksa kepala desa dan ajudan Bupati Pati nonaktif Sudewo terkait kasus pemerasan jabatan, Rabu 28 Januari 2026.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut pemeriksaan difokuskan pada alur pengumpulan uang dari para calon perangkat desa.
“Pemeriksaan para saksi berkaitan dengan pengumpulan uang dari para calon perangkat desa,” kata Budi kepada wartawan.
Budi menjelaskan total terdapat enam kepala desa yang dipanggil sebagai saksi. Para saksi diperiksa di Polres Pati.
Adapun saksi yang dipanggil KPK yakni Tri Hariyama selaku Kepala Dinas Permendes Kabupaten Pati, Wisnu Agus Nugroho selaku ajudan Bupati Pati, Yogo Wibowo selaku Camat Jakenan, Sisman selaku Kepala Desa Sidoluhur Karangrowo, Sudiyono selaku Kepala Desa Angkatan Lor, Imam Sholikin selaku Kepala Desa Gadu, Sugiyono alias Yoyon selaku Kepala Desa Tambakharjo, Pramono selaku Kepala Desa Semampir, Mudasir selaku swasta, serta Agus Susanto selaku Kepala Desa Slungkep.
Untuk diketahui, Bupati Pati Sudewo telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan calon perangkat desa bersama tiga orang lainnya, yakni Abdul Suyono selaku Kepala Desa Karangrowo Kecamatan Jakenan, Sumarjiono selaku Kepala Desa Arumanis Kecamatan Jaken, serta Karjan selaku Kepala Desa Sukorukun Kecamatan Jaken.
KPK menduga Sudewo memasang tarif Rp125 juta hingga Rp150 juta kepada calon perangkat desa. Tarif tersebut kemudian dinaikkan oleh pihak lain menjadi Rp165 juta hingga Rp225 juta per orang.
Dalam perkara ini, KPK turut menyita uang senilai Rp2,6 miliar sebagai barang bukti. HUM/GIT
