JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) menyatakan kekecewaannya atas keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi izin tambang di Kabupaten Konawe Utara yang disebut merugikan negara hingga Rp 2,7 triliun.
Peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman, menilai penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) tersebut menjadi catatan prestasi buruk bagi KPK. Menurutnya, sejak KPK berdiri, lembaga antirasuah dikenal sangat selektif dalam menaikkan perkara ke tahap penyidikan.
“Ini merupakan satu catatan prestasi buruk bagi KPK ketika mengeluarkan SP3. Sejak awal berdiri, KPK selalu selektif menetapkan perkara hingga tahap penyidikan,” ujar Zaenur kepada wartawan, Minggu 28 Desember 2025.
Zaenur menegaskan, penghentian kasus ini harus menjadi bahan evaluasi internal KPK. Ia meminta agar KPK lebih ketat dalam menetapkan tersangka dengan dukungan alat bukti yang kuat dan komprehensif.
Selain itu, Zaenur juga mengkritik penanganan perkara yang berlangsung terlalu lama. Ia menilai KPK tidak boleh membiarkan suatu perkara berlarut-larut tanpa kepastian hukum.
“KPK harus melakukan evaluasi penanganan setiap perkara. Jika sebuah perkara sudah bertahun-tahun ditangani, tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Setiap perkara harus diselesaikan tepat waktu demi menjamin kepastian hukum,” tegasnya.
Sebelumnya, KPK resmi menerbitkan SP3 terhadap kasus dugaan korupsi izin tambang di Konawe Utara. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan perkara tersebut terjadi pada 2009 dan setelah pendalaman di tahap penyidikan, penyidik tidak menemukan kecukupan alat bukti, meski tersangka telah diumumkan sejak 2017.
“Tempus perkara 2009 dan setelah dilakukan pendalaman pada tahap penyidikan, tidak ditemukan kecukupan bukti,” kata Budi.
Ia menambahkan, penerbitan SP3 dilakukan untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak terkait. Meski demikian, KPK tetap membuka kemungkinan menindaklanjuti perkara tersebut apabila terdapat informasi atau bukti baru dari masyarakat.
Sebagai informasi, kewenangan KPK untuk menerbitkan SP3 diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU KPK.
Kasus ini pertama kali diumumkan pada 3 Oktober 2017 dengan menetapkan mantan Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman, sebagai tersangka.
Saat itu, KPK menyebut dugaan kerugian negara mencapai Rp 2,7 triliun, bahkan disebut lebih besar dibandingkan kasus korupsi proyek e-KTP. Kerugian tersebut diduga berasal dari penjualan produksi nikel melalui proses perizinan yang melawan hukum. HUM/GIT
