JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Presiden Prabowo Subianto menegur keras Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang berangkat umrah tanpa izin ketika daerahnya dilanda banjir.
Prabowo meminta Mendagri Tito Karnavian memproses Mirwan, sementara Gerindra sudah lebih dulu mencopotnya dari jabatan Ketua DPC.
Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan pernyataan keras terhadap Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang meninggalkan wilayahnya untuk berangkat umrah bersama keluarga pada saat daerahnya diterpa bencana banjir.
Prabowo secara terbuka meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk memproses Mirwan karena dianggap “lari dari tanggung jawab”.
Kisruh bermula ketika Mirwan MS, Bupati Aceh Selatan sekaligus kader Partai Gerindra, tetap berangkat umrah meskipun wilayah yang dipimpinnya tengah dilanda banjir besar.
Kepergian Mirwan dilakukan tanpa persetujuan resmi dan memicu kemarahan Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem.
“Sudah tidak saya teken. Walaupun Mendagri yang teken, ya sudah itu terserah sama dia. Kami tidak teken. Untuk sementara waktu jangan pergi, dia pergi juga, terserah,” ujar Mualem dengan nada tinggi di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Jumat 5 Desember 2025.
Tak lama setelah itu, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra langsung mengambil sikap. Sekretaris Jenderal Gerindra Sugiono menegaskan Mirwan diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan karena mempertontonkan sikap tidak bertanggung jawab di tengah bencana yang menimpa rakyat.
“Sangat disayangkan sikap dan kepemimpinan yang bersangkutan. Oleh karena itu DPP Gerindra memutuskan untuk memberhentikan yang bersangkutan sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan,” tegas Sugiono.
Puncak kritik terhadap Mirwan muncul dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam rapat terbatas percepatan penanganan bencana di Sumatra yang digelar Minggu 7 Desember 2025, Prabowo menyentil keras perilaku Mirwan.
Dalam kesempatan tersebut hadir para menteri Kabinet Merah Putih, jajaran TNI–Polri, BNPB, hingga Gubernur Aceh.
Prabowo awalnya menyapa para bupati di daerah terdampak dan memberi semangat atas kerja mereka dalam menangani bencana.
Namun, nada Presiden berubah ketika menyinggung seorang kepala daerah yang memilih pergi daripada mengurus rakyatnya yang sedang menghadapi banjir.
“Kalau yang mau lari, lari saja tidak apa-apa. Dicopot, Mendagri bisa ya diproses,” ujar Prabowo tegas.
Prabowo bahkan menyamakan tindakan Mirwan dengan praktik pelanggaran berat di dunia militer.
“Itu kalau tentara namanya desersi — dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah. Aduh, itu tidak bisa tuh, sorry. Saya tidak mau tanya partai mana,” tambahnya.
Sentilan itu menjadi perhatian publik karena menunjukkan sikap tegas Presiden terhadap kepala daerah yang dianggap tidak menjalankan amanah saat bencana terjadi.
Kini bola berada di tangan Mendagri Tito Karnavian yang diminta langsung oleh Presiden untuk memproses Mirwan sesuai aturan yang berlaku. HUM/GIT
