JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Miftachul Ahyar, resmi mencabut mandat Charles Holland Taylor sebagai penasihat khusus Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf untuk urusan internasional.
Pencabutan tersebut dilakukan setelah adanya pertimbangan terkait dugaan afiliasi Holland dengan jejaring yang berpotensi mencederai posisi politik luar negeri PBNU.
Surat keputusan pencabutan mandat itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor 4780/PB.23/A.II.10.71/99/11/2025 tentang Pencabutan Tanda Tangan dalam Surat Keputusan Penetapan Penasihat Khusus Ketua Umum PBNU untuk Urusan Internasional.
Dokumen yang diterbitkan pada 22 November 2025 itu ditandatangani langsung oleh KH Miftachul Ahyar.
“Menindaklanjuti hasil keputusan Rapat Harian Syuriyah PBNU pada 20 November 2025 di Jakarta, serta berdasarkan ketentuan dalam Bab XVIII Pasal 57, 58, 61, 64, 67 Anggaran Rumah Tangga NU, kami selaku Rais Aam PBNU menyatakan mencabut tanda tangan dalam Surat Keputusan PBNU Nomor 3137/PB.01/A.II.01.71/99/12/2024 tentang Penetapan Penasihat Khusus Ketua Umum PBNU untuk Urusan Internasional,” demikian isi surat tersebut.
Ketua PBNU, Umarsyah, membenarkan terbitnya surat tersebut. Ia menegaskan bahwa KH Miftachul Ahyar secara resmi mencabut mandat Holland Taylor. “Iya benar, surat dari Rais Aam itu mencabut mandat bagi Holland Taylor,” ujarnya.
Umarsyah juga meminta seluruh jajaran pengurus NU, baik di pusat maupun daerah, tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh dinamika yang berkembang. Ia menyebut keputusan Rais Aam bersifat final dan menunggu tindak lanjut Syuriah PBNU.
“Kami minta seluruh pengurus NU mulai dari pusat hingga daerah tetap tenang dan menunggu keputusan Syuriah PBNU yang dipimpin Rais Aam KH Miftachul Ahyar,” katanya.
Sebelumnya, dinamika terkait kepemimpinan PBNU mencuat setelah beredarnya Risalah Rapat Harian Syuriah PBNU yang meminta Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengundurkan diri dari jabatannya.
Rapat tersebut digelar pada Kamis 20 November 2025 di Hotel Aston City Jakarta dan dihadiri 37 dari 53 pengurus harian Syuriah PBNU.
Dalam risalah tersebut tertulis bahwa jika dalam waktu tiga hari Ketum PBNU tidak mengundurkan diri, maka Syuriah PBNU memutuskan untuk memberhentikannya.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) meminta seluruh pengurus NU menjaga suasana kondusif.
“Ini dinamika organisasi yang sedang berjalan. Saya minta semua pengurus dan warga NU tetap tenang, tidak terbawa arus berita yang menyesatkan, dan tidak memperbesar kesalahpahaman,” ujar Gus Ipul, Jumat 21 November 2025. HUM/GIT
