MemoIndonesia.co.id
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Hukum
  • Ekbis
  • Pendidikan
  • Seni Budaya
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Indeks
MemoIndonesia.co.id
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Ekbis
  • Hukum
  • Gaya Hidup
  • Foto
  • Indeks
Search
  • Kategori Berita
    • Nasional
    • Pemerintahan
    • Politik
    • Hukum
    • Peristiwa
    • Pendidikan
    • Ekbis
    • Seni Budaya
    • Olahraga
    • Religi
    • Gaya Hidup
    • Hiburan
  • Link Terkait
    • Redaksi
    • Tentang Kami
    • Kontak
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Media Siber
Have an existing account? Sign In
Follow US
Copyright 2023 - MemoIndonesia.co.id

Larangan Study Tour Ancam Dedi Mulyadi Dicopot, DPRD Jabar Angkat Bicara

Publisher: Redaktur 28 Agustus 2025 2 Min Read
Share
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (dok. Pemprov Jabar)
Ad imageAd image

JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Kebijakan larangan study tour yang dikeluarkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menuai protes keras.

Serikat Pekerja Pelaku Pariwisata Jawa Barat (SP3JB) mengancam akan melengserkan Dedi Mulyadi dari jabatannya, lantaran aturan tersebut dianggap melumpuhkan sektor pariwisata di Jawa Barat.

SP3JB mengklaim kebijakan ini telah menyebabkan ribuan pekerja di sektor pariwisata kehilangan pekerjaan.

Sejak diterbitkannya Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 45/PK.03.03/KESRA pada 6 Mei 2025, SP3JB mencatat sudah ada 2.552 pekerja pariwisata yang dirumahkan per 1 Agustus 2025.

Angka ini melonjak tajam menjadi 5.000 pekerja hingga akhir Agustus 2025. Kondisi ini membuat para pelaku usaha wisata, termasuk bisnis penginapan, UMKM, dan sektor terkait lainnya, mengalami kerugian besar.

Baca Juga:  Ultimatum Pihak yang Sembunyikan 3 Pembunuh Vina Cirebon, Polisi: Tak Segan Pidanakan

Meskipun demikian, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono, menilai ancaman pencopotan Dedi Mulyadi hampir tidak mungkin terwujud.

Menurut Ono, kebijakan larangan study tour tidak melanggar aturan hukum apa pun yang bisa dijadikan dasar untuk proses pemakzulan.

“Tidak ada yang salah sebenarnya kalau dari sisi pasal-pasal yang berkaitan dengan pemakzulan. Kan tidak ada aturan yang dilanggar,” ujar Ono.

Ia menambahkan, larangan ini justru mendapat sambutan positif dari masyarakat, khususnya orang tua siswa, karena dapat meringankan beban biaya pendidikan.

Meski begitu, Ono tidak memungkiri bahwa kebijakan ini berdampak negatif pada sektor pariwisata.

Baca Juga:  Sidang Dakwaan Kasus Kematian Bripda ID di Rusun Polri Cikeas, Keluarga Berharap Jeratan Pasal Pembunuhan Berencana

Ono menegaskan, pihaknya terbuka untuk berdiskusi jika ada data yang lebih rinci dan valid mengenai dampak kerugian yang dialami sektor pariwisata.

“Kami mengharapkan ada info lengkap yang ditujukan pada DPRD, misalnya perusahaan otobus yang bangkrut, pekerja yang kehilangan profesinya, hingga sektor perhotelan dan kuliner yang omzetnya turun,” kata Ono.

Jika laporan lengkap diterima, DPRD Jawa Barat siap menindaklanjuti dengan mengadakan pertemuan bersama pihak-pihak terkait, seperti dinas pariwisata, dinas pendidikan, atau langsung dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. HUM/GIT

TAGGED: Dedi Mulyadi, DPRD Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat, Jawa Barat, Ono, pencopotan, Serikat Pekerja Pelaku Pariwisata Jawa Barat, study tour, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat
Share this Article
Facebook Twitter Pinterest Whatsapp Whatsapp Print
What do you think?
Love0
Sad0
Happy0
Sleepy0
Angry0
Wink0
Leave a comment

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA TERKINI

Dewan Pers Kecam Ucapan Hotman Paris kepada Wartawan, Ingatkan Hormati Kerja Jurnalistik
21 Juli 2026
Eks Penyidik KPK Desak Kejagung Usut Fasilitas Konferensi Pers Hotman Paris soal Febrie Adriansyah
21 Juli 2026
Usai Nobar Final Piala Dunia 2026, Bupati Lombok Barat Kena OTT KPK, Uang Ratusan Juta Disita
21 Juli 2026
PDI-P Surati BGN Minta Data Kader Diduga Terlibat Proyek MBG, Hasto: Belum Ada Balasan
20 Juli 2026
Air Mata Lionel Messi Warnai Final Piala Dunia 2026, Argentina Gagal Pertahankan Gelar
20 Juli 2026
Ad imageAd image

NASIONAL

Dewan Pers Kecam Ucapan Hotman Paris kepada Wartawan, Ingatkan Hormati Kerja Jurnalistik
21 Juli 2026
Eks Penyidik KPK Desak Kejagung Usut Fasilitas Konferensi Pers Hotman Paris soal Febrie Adriansyah
21 Juli 2026
Usai Nobar Final Piala Dunia 2026, Bupati Lombok Barat Kena OTT KPK, Uang Ratusan Juta Disita
21 Juli 2026
PDI-P Surati BGN Minta Data Kader Diduga Terlibat Proyek MBG, Hasto: Belum Ada Balasan
20 Juli 2026
Ad imageAd image

Baca Berita Lainnya:

Nasional

Dewan Pers Kecam Ucapan Hotman Paris kepada Wartawan, Ingatkan Hormati Kerja Jurnalistik

Korupsi

Eks Penyidik KPK Desak Kejagung Usut Fasilitas Konferensi Pers Hotman Paris soal Febrie Adriansyah

Korupsi

Usai Nobar Final Piala Dunia 2026, Bupati Lombok Barat Kena OTT KPK, Uang Ratusan Juta Disita

Politik

PDI-P Surati BGN Minta Data Kader Diduga Terlibat Proyek MBG, Hasto: Belum Ada Balasan

MemoIndonesia.co.id

Memo Indonesia adalah media online yang menyajikan beragam informasi dari seluruh sudut nusantara.

Quick Links
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Pedoman Pemberitaan Ramah Anak
About US
  • Kontak
  • Tentang Kami
  • Karir
  • Redaksi

Copyright 2023 – MemoIndonesia.co.id

Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?