JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Klaim komersial atas lagu kebangsaan ‘Indonesia Raya’ oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) menuai polemik.
Menanggapi isu yang memicu protes dari berbagai pihak, termasuk PSSI, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa lagu kebangsaan sama sekali tidak dikenai royalti.
Ia menyebut, ‘Indonesia Raya’ sudah berstatus domain publik dan dikecualikan dari aturan hak cipta.
“Nggak ada itu (lagu kebangsaan dikenakan royalti). Semua orang yang bicara tentang itu adalah orang yang tidak baca undang-undang tentang hak cipta,” kata Supratman saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin 18 Agustus 2025.
Menurut Supratman, status ‘public domain‘ memungkinkan siapa pun untuk menggunakan lagu tersebut tanpa perlu izin dari penciptanya, apalagi membayar royalti. Ia juga mencontohkan penggunaan lagu di acara pernikahan yang semestinya tidak dikenakan biaya.
“Nggak ada, kalau kawinan mah nggak ada,” tegasnya.
Sebelumnya, PSSI melalui Sekretaris Jenderal Yunus Nusi menyatakan keberatan keras atas klaim LMKN. PSSI menilai lagu kebangsaan seperti ‘Indonesia Raya’ dan ‘Tanah Airku’ adalah pemersatu bangsa, bukan komoditas bisnis.
“Bahwa lagu-lagu kebangsaan ini menjadi perekat dan pembangkit nasionalisme serta menjadi pemicu rasa patriotisme bagi anak-anak bangsa,” ujar Yunus Nusi dalam keterangan tertulis.
Ia juga menekankan bahwa pencipta lagu-lagu tersebut mendedikasikan karyanya dengan ikhlas untuk perjuangan bangsa, tanpa mengharapkan imbalan finansial.
PSSI menilai, klaim royalti justru mencederai nilai-nilai luhur dan semangat perjuangan yang terkandung di dalamnya.
Pernyataan pemerintah ini diharapkan dapat mengakhiri kebingungan dan kekhawatiran publik terkait penggunaan lagu kebangsaan, serta menegaskan kembali bahwa lagu-lagu perjuangan bangsa adalah milik seluruh rakyat Indonesia. HUM/GIT
