SURABAYA, Memoindonesia.co.id – Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi memberlakukan aturan ketat penggunaan sound horeg melalui Surat Edaran Bersama yang ditandatangani Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama Kapolda dan Pangdam Jatim.
Regulasi ini berlaku mulai 6 Agustus 2025 dan menjadi pedoman resmi penggunaan pengeras suara di seluruh Jatim.
Aturan ini menegaskan bahwa sound horeg tidak dilarang, namun wajib mematuhi batas desibel, larangan lokasi, serta prosedur izin demi menjaga ketertiban, kenyamanan, dan kerukunan masyarakat.
“Yang penting, meriah boleh, tapi jangan sampai memicu keresahan atau konflik sosial,” tegas Khofifah, Sabtu, 9 Agustus 2025.
Poin Utama Aturan:
- Batas Kebisingan: Kegiatan statis (acara kenegaraan, konser, seni budaya) maksimal 120 dBA; kegiatan non-statis (karnaval, unjuk rasa) maksimal 85 dBA.
- Kendaraan Sound System: Wajib lolos uji KIR.
- Lokasi Wajib Senyap: Pengeras suara harus dimatikan saat melewati rumah ibadah ketika ibadah, rumah sakit, sekolah saat pembelajaran, dan ketika ambulans melintas.
- Larangan Keras: Tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang melanggar norma, memicu konflik, atau merusak fasilitas umum.
Setiap acara yang berpotensi mengganggu ketertiban wajib mengantongi izin keramaian dari kepolisian dan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab.
Jika ditemukan pelanggaran, seperti narkoba, miras, pornografi, anarkisme, atau tawuran—aparat berhak menghentikan acara dan menindak tegas sesuai hukum.
Aturan ini disusun dengan mengacu pada regulasi Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Ketenagakerjaan, serta melibatkan sinergi tiga pilar keamanan: Pemprov, Polri, dan TNI.
“Semua sudah diatur detail. Gunakan sound system secukupnya, meriah boleh, tapi jangan sampai mengorbankan kenyamanan dan keamanan warga,” pungkas Khofifah. HUM/HID
