JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Mantan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Prasetyo Boeditjahjono, harus meringkuk di balik jeruji besi selama 7 tahun 6 bulan.
Putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Senin 21 Juli 2025 terkait kasus korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa tahun 2017-2023.
Hakim Ketua Syofia Marlianti Tambunan menyatakan Prasetyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama, melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
“Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun dan 6 bulan,” kata hakim saat membacakan amar putusan.
Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut Prasetyo 9 tahun penjara. Namun, dampak dari korupsi ini sangat besar: negara mengalami kerugian keuangan sebesar Rp 562.518.381.077 atau sekitar Rp 562,5 miliar.
Selain hukuman penjara, Prasetyo juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 500 juta subsider 4 bulan kurungan. Tak hanya itu, ia juga harus membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 2,6 miliar.
Jika uang pengganti ini tidak bisa dipenuhi, harta bendanya akan dirampas dan dilelang. Apabila masih tidak mencukupi, Prasetyo akan dijatuhi pidana kurungan tambahan selama 2 tahun dan 8 bulan.
Hakim menegaskan bahwa perbuatan Prasetyo tidak hanya bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas korupsi, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Meskipun demikian, majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan, seperti sikap sopan Prasetyo selama persidangan, serta statusnya sebagai tulang punggung keluarga dan usianya yang sudah lanjut. HUM/GIT
