MemoIndonesia.co.id
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Hukum
  • Ekbis
  • Pendidikan
  • Seni Budaya
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Indeks
MemoIndonesia.co.id
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Ekbis
  • Hukum
  • Gaya Hidup
  • Foto
  • Indeks
Search
  • Kategori Berita
    • Nasional
    • Pemerintahan
    • Politik
    • Hukum
    • Peristiwa
    • Pendidikan
    • Ekbis
    • Seni Budaya
    • Olahraga
    • Religi
    • Gaya Hidup
    • Hiburan
  • Link Terkait
    • Redaksi
    • Tentang Kami
    • Kontak
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Media Siber
Have an existing account? Sign In
Follow US
Copyright 2023 - MemoIndonesia.co.id

Pengacara Ronald Tannur Tuntut Bebas dari Hukuman 14 Tahun Penjara

Publisher: Redaktur 12 Juni 2025 4 Min Read
Share
Pengacara Ronald Tannur, Lisa Rachmat.
Ad imageAd image

JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Pengacara Lisa Rachmat, terdakwa dalam kasus dugaan suap terkait vonis bebas Ronald Tannur atas kematian Dini Sera Afrianti, melalui kuasa hukumnya memohon agar dibebaskan dari seluruh dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Lisa Rachmat sendiri dituntut 14 tahun penjara oleh JPU.

Permohonan ini disampaikan kuasa hukum Lisa Rachmat saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Selasa 10 Juni 2025.

“(Memohon majelis hakim) membebaskan terdakwa Lisa Rachmat dari segala dakwaan dan tuntutan hukum,” kata kuasa hukum.

Selain meminta pembebasan, kuasa hukum Lisa juga memohon agar kliennya segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Pondok Bambu. Mereka juga meminta agar hak dan martabat Lisa Rachmat dipulihkan, serta barang bukti yang disita dikembalikan.

Baca Juga:  Hakim Heru Hanindyo Divonis 10 Tahun Penjara karena Suap Vonis Bebas Ronald Tannur

Salah satu poin keberatan utama yang disampaikan adalah tuntutan pidana tambahan berupa pencabutan izin profesi advokat Lisa Rachmat. Menurut kuasa hukum, hak untuk hidup, bekerja, dan menjalankan mata pencarian tidak dapat dicabut secara hukum.

“Menurut hukum pencabutan hak-hak tertentu tidak boleh menghilangkan semua hak-hak dari terdakwa yang dijatuhkan pidana. Boleh menghilangkan semua hak dari terdakwa yang dijatuhkan pidana, tetapi hak-hak yang tertentu saja yang bisa dicabut secara hukum. Misalnya hak memegang jabatan atau hak untuk memilih dan dipilih,” jelas kuasa hukum.

Mereka menambahkan, “Sedangkan yang tidak bisa dicabut adalah hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup, hak untuk bekerja, menjalankan mata pencarian tertentu.”

Profesi pengacara disebut sebagai satu-satunya pekerjaan Lisa untuk mencari nafkah. Oleh karena itu, kuasa hukum memohon majelis hakim menolak tuntutan pidana tambahan berupa pencabutan izin profesi kliennya.

Baca Juga:  Skandal Zarof Ricar: Terima Rp 1 Triliun, Tapi Hanya Lapor Karangan Bunga Rp 35 Juta

“Apabila hak tersebut dicabut maka majelis hakim yang mengadili dan memutus perkara ini telah menghilangkan kesempatan hak hidup bagi diri Terdakwa Lisa Rachmat,” tegas kuasa hukum.

Kasus ini bermula dari dugaan suap yang diberikan oleh Meirizka, ibu Ronald Tannur, kepada tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili kasus kematian Dini Sera Afrianti. Suap tersebut bertujuan agar Ronald divonis bebas.

“Telah melakukan atau turut serta melakukan dengan Lisa Rachmat, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, yaitu memberi uang tunai keseluruhan sebesar Rp 1 miliar dan SGD 308 ribu (sekitar Rp 3,6 miliar),” kata jaksa dalam sidang dakwaan Meirizka di PN Tipikor Jakarta pada Senin 10 Februari 2025.

Baca Juga:  Kejagung Dalami Keterlibatan Ronald Tannur dan Keluarga soal Suap 3 Hakim

Uang suap itu disebut diberikan melalui Lisa Rachmat, yang juga berstatus terdakwa. Selanjutnya, uang tersebut diserahkan kepada tiga hakim majelis kasus Ronald Tannur di PN Surabaya Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo. Ketiga hakim tersebut juga telah menjadi terdakwa dalam kasus ini.

Tak hanya itu, penyelidikan kasus ini juga menyeret nama Zarof Ricar, mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) yang didakwa menerima gratifikasi fantastis senilai Rp 915 miliar dan 51 kg emas selama 10 tahun masa jabatannya. Zarof juga diduga terlibat sebagai makelar perkara dalam vonis bebas Ronald Tannur.

Meskipun sempat divonis bebas di tingkat pertama, Ronald Tannur sendiri akhirnya telah dihukum 5 tahun penjara di tingkat kasasi dan saat ini sedang menjalani masa hukumannya. HUM/GIT

TAGGED: Dini Sera Afrianti, Erintuah Damanik, Heru Hanindyo, Lisa Rachmat, Mangapul, Meirizka Widjaja, PN Surabaya, Ronald Tannur, Zarof Ricar
Share this Article
Facebook Twitter Pinterest Whatsapp Whatsapp Print
What do you think?
Love0
Sad0
Happy0
Sleepy0
Angry0
Wink0
Leave a comment

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ad imageAd image

BERITA TERKINI

Polisi Libatkan Tim Labfor Selidiki Penyebab Kebakaran Hotel Pullman Jakarta Barat
1 Agustus 2026
Manajemen Hotel Pullman Pastikan Tak Ada Korban, Kebakaran Terjadi di Area Parkir
1 Agustus 2026
Kejagung Sita Dokumen dari Rumah Febrie Adriansyah, Penguatan Bukti Kasus TPPU Terus Dikebut
1 Agustus 2026
Gubernur Riau Nonaktif Abdul Wahid Divonis 2 Tahun, Ajukan Banding, KPK Masih Kaji Putusan
1 Agustus 2026
KY Bongkar Tren Pelanggaran Hakim 2026, Ada Suap, Judol, Perselingkuhan hingga Pelecehan
1 Agustus 2026
Ad imageAd image

NASIONAL

Kejagung Sita Dokumen dari Rumah Febrie Adriansyah, Penguatan Bukti Kasus TPPU Terus Dikebut
1 Agustus 2026
Gubernur Riau Nonaktif Abdul Wahid Divonis 2 Tahun, Ajukan Banding, KPK Masih Kaji Putusan
1 Agustus 2026
KY Bongkar Tren Pelanggaran Hakim 2026, Ada Suap, Judol, Perselingkuhan hingga Pelecehan
1 Agustus 2026
Sahroni Desak Mutasi Besar-besaran Hakim usai Pelanggaran Etik Naik 100 Persen
1 Agustus 2026
Ad imageAd image

Baca Berita Lainnya:

Peristiwa

Polisi Libatkan Tim Labfor Selidiki Penyebab Kebakaran Hotel Pullman Jakarta Barat

Peristiwa

Manajemen Hotel Pullman Pastikan Tak Ada Korban, Kebakaran Terjadi di Area Parkir

Kejaksaan

Kejagung Sita Dokumen dari Rumah Febrie Adriansyah, Penguatan Bukti Kasus TPPU Terus Dikebut

Korupsi

Gubernur Riau Nonaktif Abdul Wahid Divonis 2 Tahun, Ajukan Banding, KPK Masih Kaji Putusan

MemoIndonesia.co.id

Memo Indonesia adalah media online yang menyajikan beragam informasi dari seluruh sudut nusantara.

Quick Links
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Pedoman Pemberitaan Ramah Anak
About US
  • Kontak
  • Tentang Kami
  • Karir
  • Redaksi

Copyright 2023 – MemoIndonesia.co.id

Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?