SURABAYA, Memoindonesia.co.id – Konflik kepemilikan kantor DPD Partai Demokrat Jatim antara mantan Sekretaris DPD Demokrat Jatim, Bonie Laksmana, dengan jajaran pengurus partai yang dipimpin Emil Elestianto Dardak resmi berakhir.
Pengadilan Negeri Surabaya memenangkan Bonie Laksmana dalam sengketa hukum atas gedung kantor yang berlokasi di Jalan Kertajaya Indah Timur nomor 82, Surabaya.
Putusan yang dibacakan pada awal Mei 2024 menyatakan menolak seluruh gugatan DPD Partai Demokrat Jatim. Dalam perkara No. 1151/Pdt.Bth/2024/PN.Sby, majelis hakim menyatakan bahwa aset tersebut adalah milik pribadi Bonie, bukan milik partai, karena proses pembelian dan pembangunan dilakukan atas nama dirinya sendiri.
“Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya,” tegas majelis hakim dalam amar putusan.
Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa Partai Demokrat Jatim tidak mampu membuktikan adanya proses hibah, jual beli, atau dokumen hukum lain yang menunjukkan peralihan hak dari Bonie ke partai.
“Penggugat tidak dapat membuktikan adanya akta jual beli atau bukti tertulis yang menunjukkan telah terjadi pengalihan hak,” bunyi kutipan dalam salinan putusan.
Selain itu, majelis hakim menilai bahwa partai tidak memiliki hak hukum untuk menempati maupun menguasai kantor tersebut, karena tidak ada dasar kepemilikan yang sah.
Mursyid Mudiantoro, kuasa hukum Bonie Laksmana, menyatakan bahwa putusan ini menegaskan kembali hak kliennya atas properti tersebut.
“Betul, putusan itu memenangkan Pak Bonie dalam sengketa kantor Demokrat Jatim di Jalan Kertajaya Indah nomor 82,” ujar Mursyid, Jumat, 16 Mei 2025.
Dengan putusan ini, Bonie Laksmana secara sah kembali menjadi pemilik dan penguasa tunggal atas kantor yang sebelumnya digunakan oleh DPD Partai Demokrat Jatim. HUM/GIT
