BOGOR, Memoindonesia.co.id – Mantan terpidana kasus suap terkait Harun Masiku, Agustiani Tio Fridelina, menggugat penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), AKBP Rossa Purbo Bekti, ke Pengadilan Negeri (PN) Bogor. Dalam gugatan perdata tersebut, Agustiani menuntut ganti rugi senilai Rp 2,5 miliar.
Sidang perdana digelar pada Rabu, 9 April 2025, di Ruang Cakra PN Kota Bogor. Agustiani diwakili kuasa hukumnya Army Mulyanto, sementara pihak tergugat, AKBP Rossa, hadir langsung didampingi sejumlah mantan penyidik KPK yang tergabung dalam organisasi IM57+.
Majelis hakim yang diketuai Sonny Alfian Blegoer Laoemoery sempat menegur Army karena masa berlaku kartu advokatnya sudah habis. Namun, sidang tetap dilanjutkan setelah klarifikasi bahwa kartu tersebut sedang diperpanjang.
Dalam petitum gugatan, Agustiani meminta hakim:
1. Menyatakan perbuatan tergugat melawan hukum.
2. Membatalkan surat pencegahan ke luar negeri yang dikeluarkan pada 17 Januari 2025.
3. Menghukum tergugat membayar ganti rugi materiil sebesar Rp 2,5 miliar, yang diklaim sebagai biaya pengobatan kanker.
4. Mengesahkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas rumah milik tergugat.
5. Memerintahkan pembayaran uang paksa sebesar Rp 1 juta per hari keterlambatan pelaksanaan putusan.
6. Menyatakan putusan dapat langsung dilaksanakan meski ada upaya hukum lain.
Setelah pembacaan gugatan, hakim menyatakan perkara masuk tahap mediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016. Jika mediasi berhasil, akan dibuatkan kesepakatan damai. Jika tidak, proses sidang akan dilanjutkan ke tahap pembuktian.
“Telah ditunjuk hakim mediator untuk memfasilitasi perdamaian antara para pihak,” ujar juru bicara PN Kota Bogor, Hadi Adiyarsyah.
Agustiani sebelumnya divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 150 juta dalam kasus suap Harun Masiku pada 2020. Ia disebut sebagai orang kepercayaan eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan, yang juga dipidana 7 tahun dan kini bebas bersyarat.
Keduanya dinyatakan bersalah menerima suap senilai SGD 57.350 (sekitar Rp 600 juta) dari Harun Masiku agar membantu proses PAW (pergantian antarwaktu) keanggotaan DPR RI. Suara Harun sendiri sebenarnya tidak memenuhi syarat.
Agustiani kembali dipanggil sebagai saksi pada 2025 dalam pengembangan kasus Harun Masiku. Ia juga dikenai larangan bepergian ke luar negeri, yang kemudian menjadi dasar gugatan terhadap penyidik KPK. HUM/GIT
