JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi eksepsi Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto yang mengklaim kasusnya tidak merugikan negara. Jaksa menegaskan bahwa kasus ini merupakan tindak pidana suap.
Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Kamis, 27 Maret 2025, jaksa menjelaskan bahwa kubu Hasto beranggapan KPK tidak berwenang menangani kasus ini karena tidak ada kerugian negara.
“Dalam eksepsinya, terdakwa berargumen bahwa UU KPK No. 19 Tahun 2019 membatasi kewenangan KPK dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus korupsi, salah satunya dengan adanya syarat kerugian negara minimal Rp1 miliar,” ujar jaksa.
Namun, jaksa menilai kubu Hasto salah menafsirkan Pasal 11 UU KPK. Ia menegaskan bahwa perkara ini adalah kasus suap, bukan kasus yang terkait dengan kerugian negara.
Hasto didakwa berdasarkan Pasal 5 Ayat 1 Huruf a UU No. 31 Tahun 1999 junto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP junto Pasal 64 Ayat 1 KUHP. Pasal tersebut mengatur ancaman pidana bagi pihak yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pejabat publik demi kepentingan tertentu.
Jaksa menegaskan KPK memiliki kewenangan penuh dalam menangani kasus suap ini. “Perkara a quo bukanlah perkara kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 3 UU Tipikor, melainkan terkait suap, sehingga keberatan terdakwa harus ditolak,” tegas jaksa.
Hasto juga diduga merintangi penyidikan kasus suap yang melibatkan Harun Masiku, buronan KPK sejak 2020. Ia disebut mengarahkan Harun Masiku untuk merendam ponselnya agar tidak terlacak saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 8 Januari 2020.
Selain itu, Hasto diduga memerintahkan anak buahnya untuk menenggelamkan ponsel sebelum diperiksa KPK. Akibatnya, Harun Masiku hingga kini masih buron.
Dalam kasus ini, Hasto juga didakwa menyuap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan sebesar Rp 600 juta. Suap tersebut diduga untuk melancarkan Pergantian Antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 demi keuntungan Harun Masiku.
Hasto didakwa bersama Donny Tri Istiqomah, Saeful Bahri, dan Harun Masiku. Saat ini, Donny telah ditetapkan sebagai tersangka, Saeful Bahri divonis bersalah, sementara Harun Masiku masih buron. HUM/GIT
