JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Kejaksaan Agung menetapkan mantan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Rudi Suparmono sebagai tersangka kasus dugaan suap vonis bebas Ronald Tannur. Kasus itu bermula saat Rudi bertemu dengan pengacara Ronald Tannur, Lisa Rahmat, (LR) di ruang kerjanya.
Lalu apakah boleh pihak berperkara bertemu dengan pimpinan pengadilan maupun hakim? Jubir MA, Yanto, menegaskan bahwa dalam peraturan undang-undang maupun Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), hakim dilarang bertemu dengan pihak yang berperkara.
“Di KUHAP, kita kan dilarang untuk bertemu dengan pihak-pihak yang berperkara, jelas itu. Jadi, baik SOP maupun undang-undang ya melarang,” kata Yanto dalam jumpa pers di kantor Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, Rabu 15 Januari 2025.
Yanto menyebutkan hakim dilarang bertemu dengan pihak berperkara dalam sidang ataupun di luar persidangan. Dia menegaskan aturan itu juga dikuatkan dalam SOP kehakiman.
“Kalau kemudian terjadi pertemuan, intinya dilarang, kode etiknya nggak boleh. Dilarang, hakim dilarang bertemu para pihak, baik dalam sidang maupun di luar sidang. Di SOP-nya juga begitu, itu baik di KUHAP maupun di kekuasaan kehakiman seperti itu,” imbuh Yanto.
Diberitakan sebelumnya, Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung Abdul Qohar menyebutkan Rudi berperan memilih majelis hakim atas permintaan Lisa Rahmat. Lisa menghubungi mantan pejabat MA Zarof Ricar (ZR) untuk dipertemukan dengan Rudi selaku Ketua PN Surabaya pada Maret 2024.
“Tersangka LR meminta kepada ZR agar diperkenalkan kepada RS yang saat itu menjabat sebagai kepala PN Surabaya. Bermaksud untuk memilih hakim yang akan menyidangkan Ronald Tannur,” ucap Abdul dalam konferensi pers di gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa 14 Januari 2025.
Zarof kemudian menghubungi Rudi dan menyampaikan bahwa Lisa meminta bertemu. Pertemuan antara Lisa dan Rudi dilakukan di ruang kerja Ketua PN Surabaya.
“Selanjutnya pada tanggal 4 Maret 2024 tersangka ZR, dalam perkaratan sendiri, menghubungi RS melalui pesan WhatsApp yang berisi tersangka ZR menyampaikan bahwa tersangka LR akan menemui RS di Pengadilan Negeri Surabaya, dan pada hari yang sama, tersangka LR datang ke Pengadilan Negeri Surabaya untuk bertemu dengan RS dan diterima oleh RS di ruang kerjanya,” katanya.
Dalam pertemuan itu, Lisa meminta dan memastikan majelis hakim yang akan menyidangkan kasus Ronald Tannur. Rudi menjawab, hakim yang dipilih adalah Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo.
“Setelah bertemu dengan RS, tersangka LR menemui ED (hakim tersangka Erintuah Damanik) di lantai 5 gedung Pengadilan Negeri Surabaya. Selanjutnya, tersangka LR mengatakan bahwa dia mengetahui nama tersangka ED, kemudian HH (hakim tersangka Heru Hanindyo), dan M (hakim tersangka Mangapul) karena tersangka LR sudah bertemu dengan tersangka H dan tersangka M untuk membicarakan terkait dengan penetapan majelis hakim yang menangani perkara Ronald Tannur,” ujarnya.
Pertemuan lanjutan antara Lisa dan Rudi pun digelar. Lisa meminta agar Erintuah Damanik ditetapkan sebagai ketua majelis hakim.
“Beberapa waktu kemudian LR menemui kembali RS dan meminta agar tersangka ED untuk ditetapkan sebagai ketua majelis hakim dalam perkara Ronald Tannur, dan tersangka HH dan tersangka M sebagai anggota majelis hakim,” ucapnya.
Kemudian, Rudi bertemu dengan Erintuah dan membicarakan soal ketua majelis hakim. Rudi menyampaikan bahwa Erintuah-lah yang akan menjadi ketua majelis hakim.
“Pada tanggal 5 Maret 2024, tersangka ED bertemu dengan RS. Pada pertemuan tersebut, RS katakan kepada tersangka ED, mengatakan, ‘Ley, Anda saya tunjuk sebagai ketua majelis anggotanya M dan HH. Atas permintaan LR,'” ujarnya.
Surat penetapan susunan majelis hakim keluar pada 5 Maret 2024. Surat tersebut ditandatangani oleh Wakil Ketua PN Surabaya atas nama Rudi, yang saat itu menjadi Ketua PN Surbaya.
“Padahal pelimpahan perkara dilakukan sejak 22 Februari 2024. Artinya, sejak perkara dilimpahkan ke pengadilan, 12 hari kemudian baru ada penunjukan majelis hakim yang tangani Ronald Tannur,” ujarnya. HUM/GIT
