LAMONGAN, Memoindonesia.co.id – Sebanyak 12 desa di Kecamatan Modo, Lamongan, telah mengembalikan sisa kelebihan dana dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Lamongan pada Kamis, 19 September 2024.
Pengembalian ini menyusul adanya kelebihan biaya pengurusan PTSL yang bervariasi antara Rp 700 ribu hingga Rp 1 juta per bidang tanah.
Kepala Kejari Lamongan, Rizal Edison, mengungkapkan bahwa desa-desa yang mengembalikan dana tersebut termasuk Sidodowo, Kedungkurep, Medalaem, dan Jatipayak, dengan total 12 desa. Nilai keseluruhan uang yang dikembalikan mencapai Rp 1,7 miliar.
“Saat ini, surat perintah pendalaman pertama telah dikeluarkan terkait PTSL di Kecamatan Modo, dan uang dari semua desa sudah dikembalikan,” ujarnya.
Rizal juga menjelaskan bahwa dana tersebut akan dikembalikan ke kas desa masing-masing, dengan tujuan untuk digunakan sesuai kebutuhan pembangunan desa.
“Kami akan memantau agar uang ini benar-benar digunakan sebagaimana mestinya, karena ini adalah uang rakyat yang harus digunakan untuk kemajuan desa,” tambah Rizal.
Program PTSL di Lamongan tetap berada di bawah pengawasan untuk mencegah kelebihan biaya atau pelanggaran dalam pengelolaan dana.
Menurut Rizal, sesuai peraturan, biaya yang dibebankan kepada pemohon hanya mencakup biaya meterai, penggandaan, dan biaya patok, serta harus berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah antara pemohon dan panitia PTSL. HUM/GIT
