JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Kasus korupsi mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari kembali didalami KPK. Kali ini, lembaga antirasuah menyelidiki tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Rita. KPK juga mengungkap ada upeti yang diterima Rita dari perusahaan batu bara. Peran terpidana kasus gratifikasi dalam bisnis gelap batu bara diungkap KPK.
Rita merupakan narapidana kasus korupsi yang menghuni Lapas Pondok Bambu. Rita divonis 10 tahun penjara dan denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan karena terbukti menerima uang gratifikasi Rp 110.720.440.000 terkait perizinan proyek pada dinas Pemkab Kukar
Kasus dugaan gratifikasi Rita ini sudah diusut sejak 2018. KPK juga sudah menyita sejumlah aset milik Rita Widyasari terkait dugaan TPPU. Aset-aset tersebut terdiri atas rumah, apartemen, hingga bidang tanah. Kurang-lebih nilai aset tersebut Rp 70 miliar.
Upeti Dolar Per Metrik Ton
KPK mengungkap adanya dugaan penerimaan gratifikasi yang dilakukan oleh Rita Widyasari (RW). Gratifikasi itu diduga berkaitan dengan usaha pertambangan.
“Di perkaranya RW ini terkait dengan masalah metrik ton. Jadi RW selaku Bupati Kukar waktu itu mendapat gratifikasi sejumlah dari beberapa perusahaan itu dari hasil eksplorasi itu kan bentuknya metrik ton ya batu bara,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu, dikutip Sabtu 6 Juli 2024.
Asep mengatakan Rita mendapatkan gratifikasi dalam bentuk pecahan mata uang dolar Amerika Serikat (AS). Rita Widyasari memperoleh USD 5 per metrik ton dari perusahaan batu bara.
“Itu ada nilainya antara USD 3,3 per metrik ton. Sampai yang terakhir itu adalah USD 5 per metrik ton. Nah, bisa dibayangkan karena perusahaan itu bisa jutaan metrik ton menghasilkan hasil eksplorasinya,” ujar Asep. HUM/GIT
