JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Harta kekayaan mantan Kepala Bea Cukai Purwakarta, Rahmady Effendy Hutahaean (REH), menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK akan memanggil Rahmady untuk menelusuri asal usul kekayaannya yang dianggap tidak wajar.
“Hartanya Rp 6 miliar, tapi kok dilaporkan dia memberikan pinjaman sampai Rp 7 miliar. Kan itu nggak masuk di akal,” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan di gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 16 Mei 2024.
Pahala menambahkan, Rahmady juga memiliki saham di sebuah perusahaan yang akan diselidiki oleh tim LHKPN KPK. “Kita akan klarifikasi dan nantinya kami sampaikan hasilnya. Ini juga terkait aturan baru Menteri Keuangan mengenai pegawai Kemenkeu yang memiliki investasi atau saham di perusahaan lain,” ujarnya.
Dari pemantauan tim LHKPN KPK, diketahui istri Rahmady menjabat sebagai Komisaris Utama di perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh mantan pejabat tersebut. “Kita akan klarifikasi karena istrinya ini Komisaris Utama. Nama PT-nya belum disebut, nanti kita lihat,” tambah Pahala.
LHKPN Rahmady Effendy
KPK akan memanggil Rahmady pekan depan untuk klarifikasi asal-usul kekayaannya. Menurut laman LHKPN KPK, Rahmady terakhir kali melaporkan kekayaannya pada 22 Februari 2023 untuk periode tahun 2022. Total hartanya mencapai Rp 6,3 miliar, terdiri dari:
1. Tanah dan bangunan di Semarang dan Jawa Tengah senilai Rp 900 juta.
2. Dua mobil dan satu motor senilai Rp 343 juta.
3. Harta bergerak lainnya senilai Rp 3,284 miliar.
4. Surat berharga dan kas serta setara kas masing-masing senilai Rp 520 juta dan Rp 645,090 juta.
5. Harta lainnya senilai Rp 703 juta.
6. Tercatat tidak memiliki utang.
Rahmady Dibebastugaskan dari Jabatan Kepala Bea Cukai Purwakarta
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai membebastugaskan Rahmady Effendy Hutahaean dari jabatannya. Pengacara dari Eternity Global Law Firm, Andreas, menuding Rahmady tidak melaporkan kekayaannya dengan benar di LHKPN.
Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea dan Cukai, Nirwala Dwi Heryanto, menyatakan bahwa pemeriksaan internal menemukan adanya benturan kepentingan yang melibatkan keluarga Rahmady.
“Pembebastugasan ini efektif sejak 9 Mei 2024 untuk mempermudah proses pemeriksaan lanjutan,” ujar Nirwala, Senin, 13 Mei 2024. HUM/GIT
