JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jilid II, dan kini undang-undang tersebut resmi berlaku.
Penandatanganan revisi UU ITE jilid II oleh Jokowi dilakukan pada Selasa, 2 Januari 2024. Salinan undang-undang tersebut sudah diunggah di situs resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara.
“Salinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 disahkan tanggal 02 Januari 2024, diundangkan tanggal 02 Januari 2024,” dikutip dari situs tersebut, Kamis, 4 Januari 2024.
Revisi ini telah disetujui oleh DPR dalam rapat paripurna pada tanggal 4 Desember 2023. Terdapat 20 poin perubahan dan penambahan dalam substansi revisi UU ITE jilid kedua.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menjelaskan bahwa dalam pengambilan keputusan tingkat I di Komisi DPR, telah disetujui beberapa substansi terkait dengan pasal perubahan dan/atau pasal sisipan dalam UU ITE.
Beberapa poin substansi yang disetujui termasuk ketentuan mengenai informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, perubahan ketentuan larangan terhadap penyebaran informasi elektronik yang melanggar hukum, dan penambahan ketentuan mengenai kewenangan pemerintah untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik yang melanggar hukum.
Dengan diberlakukannya revisi ini, diharapkan UU ITE dapat memberikan perlindungan dan regulasi yang lebih baik dalam menghadapi dinamika perkembangan teknologi informasi. CAK/RAZ
