JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan artificial intelligence (AI) bukan untuk menggantikan aparatur sipil negara (ASN), melainkan menjadi alat bantu untuk meningkatkan kualitas kerja dan pelayanan publik, Rabu 26 Agustus 2026.
Rini mengatakan AI dapat memperkuat kualitas analisis, mempercepat pekerjaan, mengolah data, hingga menyajikan informasi secara lebih utuh sebagai dasar pengambilan keputusan.
“Kami memposisikan artificial intelligence sebagai alat bantu untuk memperkuat kualitas analisis dan pelayanan publik, bukan sebagai pengganti seluruh peran ASN,” kata Rini saat dihubungi, Rabu 26 Agustus 2026.
Menurut Rini, terdapat sejumlah peran ASN yang tidak dapat digantikan oleh teknologi.
Peran tersebut meliputi pertimbangan kebijakan, penilaian terhadap konteks sosial di lapangan, tanggung jawab administratif, serta empati dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Hal-hal tersebut tidak dapat didelegasikan kepada mesin. Karena itu, efisiensi yang kami maksud adalah efisiensi proses kerja. Pekerjaan konvensional dan rutin dapat dipercepat, sehingga ASN memiliki ruang lebih besar untuk pekerjaan yang bernilai tambah bagi masyarakat,” jelasnya.
ASN Diminta Tingkatkan Kemampuan Manfaatkan AI
Rini mengatakan peningkatan kapabilitas ASN dalam memanfaatkan AI telah masuk dalam target rencana pembangunan nasional.
ASN didorong mampu menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
“Pemanfaatan AI harus disertai transformasi digital pemerintah. Dengan tata kelola data lintas sektor yang berbagi pakai, kualitas pemanfaatan AI akan meningkat. Dampaknya, ASN dapat bekerja lebih efisien, lebih optimal, dan lebih tepat karena berbasis data,” jelasnya.
Menurut Rini, pemanfaatan AI juga dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih berkualitas.
Teknologi tersebut dapat mengolah data dalam jumlah besar dari berbagai sumber dengan lebih cepat dan akurat.
“Dengan begitu, perumusan kebijakan benar-benar berbasis data yang aktual dan komprehensif, bukan sekadar berbasis asumsi. Keputusan akhirnya tetap berada di tangan pengambil kebijakan, tetapi dasar pertimbangannya menjadi jauh lebih kuat,” katanya.
Rini menekankan kompetensi ASN tetap menjadi faktor penting di tengah perkembangan AI.
ASN yang memiliki kemampuan memanfaatkan teknologi dinilai dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Pemanfaatan AI harus didahului peningkatan kompetensi ASN dan berjalan bersama transformasi digital pemerintah, agar penerapannya tepat dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan tetap memperhatikan aspek etika dan kedaulatan data,” ujarnya.
Ia menegaskan teknologi dan sumber daya manusia harus berjalan beriringan dalam memberikan pelayanan publik.
“Pada akhirnya, kualitas pelayanan publik ditentukan oleh kombinasi antara teknologi yang andal dan ASN yang kompeten. AI memperkuat, ASN yang memutuskan dan melayani,” jelas Rini.
DPR Soroti Potensi Efisiensi ASN
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menyoroti pemanfaatan teknologi, termasuk AI, dalam pekerjaan ASN.
Dede menilai perkembangan AI berpotensi membuat sejumlah pekerjaan yang sebelumnya membutuhkan beberapa pegawai dapat dilakukan dengan lebih efisien.
Pernyataan itu disampaikan Dede dalam rapat kerja bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin 24 Agustus 2026.
“Kalau dulu kita memerlukan ada dua tiga orang untuk membuat sebuah presentasi, sekarang tidak perlu, ya,” kata Dede.
Menurut Dede, perkembangan digitalisasi juga perlu diikuti evaluasi terhadap kebutuhan jumlah ASN di daerah.
Ia mencontohkan kantor kecamatan yang saat ini dapat memiliki puluhan pegawai.
“Padahal sebagaimana kita ketahui dengan adanya digitalisasi dan lain-lain, mungkin itu mestinya tidak perlu sampai puluhan orang. Mungkin cukup 15 sampai 20 orang,” ujarnya.
Dede kemudian mempertanyakan kesiapan pemerintah menghadapi perubahan tersebut, termasuk kemungkinan berkurangnya kebutuhan ASN akibat semakin luasnya penggunaan teknologi.
“Nah ini konteksnya kalau kita perhatikan juga, bahwa apakah ASN-ASN kita ke depan akan menjadi mass product atau akan terjadi pengurangan?” kata Dede. HUM/GIT
