JAKARTA, Memoindonesia.co.id – KPK menjelaskan alasan pemeriksaan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dilakukan di Banyumas guna menghindari konflik kepentingan dalam penanganan kasus OTT, Sabtu, 14 Maret 2026.
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan pemeriksaan terhadap 27 orang tidak dilakukan di Cilacap untuk menjaga independensi proses hukum.
“Terhadap 27 orang itu kenapa diperiksanya di Banyumas tidak di Cilacap? Nah seperti tadi disampaikan, kami menghindari terjadinya conflict of interest,” jelas Asep Guntur Rahayu.
Ia menjelaskan dari hasil penyelidikan ditemukan adanya pengumpulan uang dari kepala dinas untuk kebutuhan tunjangan hari raya yang diduga akan diberikan kepada pihak Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
“Itu diperoleh informasi bahwa uang tersebut bahkan sudah di goodie bag ya itu untuk Forkopimda. Jadi eksternalnya adalah Forkopimda, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan. Ada Pengadilan Negeri, ada Pengadilan Agama, seperti itu,” ungkapnya.
“Salah satu Forkopimda itu adalah Polres, makanya tidak dilakukan pemeriksaannya di Polres Cilacap untuk menghindari conflict of interest. Ini kita pindah ke Banyumas,” imbuhnya.
Selain itu, Asep menyebut rencana pemberian THR kepada Forkopimda merupakan inisiatif Bupati Syamsul yang telah dirancang sebelum Ramadan.
“Sejauh ini yang kami dapat informasi itu inisiatif dari Pak AUL. Di tanggal 26 Februari itu memanggil Pak SAD selaku Sekretaris Daerah, dan itu sedang didalami,” ujarnya.
Dalam perkara ini, KPK menetapkan Syamsul Auliya Rachman bersama Sekda Cilacap Sadmoko Danardono sebagai tersangka dugaan pemerasan.
Keduanya diduga memerintahkan pengumpulan dana dari perangkat daerah dengan target mencapai ratusan juta rupiah untuk kebutuhan THR Lebaran 2026.
“Bahwa Saudara AUL selaku Bupati Cilacap periode 2025-2030, dalam rangka Hari Raya Lebaran Idul Fitri 1447 H, memerintahkan Saudara SAD selaku Sekda Kabupaten Cilacap mengumpulkan uang untuk kebutuhan memberikan THR untuk pribadi dan pihak-pihak eksternal,” ujar Asep.
KPK mencatat sebanyak 23 perangkat daerah telah menyetor dengan total mencapai Rp 610 juta yang dikumpulkan melalui salah satu asisten.
Keduanya dijerat Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. HUM/GIT
