JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyatakan kementeriannya menyiapkan 968 tempat kerja sosial untuk mendukung penerapan Kitab Undang-undang Hukum Pidana baru, Sabtu 3 Januari 2026.
KUHP baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 resmi berlaku mulai 2 Januari 2026.
Berdasarkan Pasal 85 ayat 1 KUHP baru, pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa dengan ancaman pidana penjara kurang dari lima tahun atau denda paling banyak kategori II.
“Pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 tahun dan hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II,” bunyi pasal tersebut.
“Kami melalui para Kepala Balai Pemasyarakatan seluruh Indonesia sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta mitra untuk mendukung pelaksanaan putusan nonpemenjaraan yaitu kerja sosial,” kata Agus Andrianto dalam keterangan tertulis.
Tempat kerja sosial yang disiapkan meliputi sekolah, tempat ibadah, taman kota, panti asuhan, dan pesantren.
Selain itu, sebanyak 94 griya abhipraya yang dikelola Balai Pemasyarakatan juga diperuntukkan sebagai lokasi pelaksanaan pidana kerja sosial.
“Sebanyak 1.880 mitra di griya abhipraya Bapas juga telah siap terlibat mendukung pelaksanaan putusan pidana kerja sosial,” ujarnya.
Menurutnya, penentuan pidana kerja sosial merupakan keputusan hakim dan eksekusi jaksa dengan mempertimbangkan asesmen pembimbing kemasyarakatan.
Ia berharap pidana kerja sosial dapat menurunkan kepadatan penghuni lembaga pemasyarakatan dan meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan.
“Tentunya harapan kita bersama warga binaan yang kembali ke masyarakat menjadi warga negara yang baik dan tidak mengulangi tindak pidana,” tuturnya.
Untuk mendukung implementasi KUHP baru, Kementerian Imipas telah menyurati Ketua Mahkamah Agung pada 26 November 2025 terkait persiapan pidana kerja sosial.
Sebelumnya, Kementerian Imipas melalui 94 Bapas telah melakukan uji coba kerja sosial yang melibatkan 9.531 klien pada periode Juli hingga November 2025.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imipas Mashudi menyebut jumlah pembimbing kemasyarakatan yang siap bertugas mencapai 2.686 orang.
“Juga telah diusulkan penambahan 11.000 pembimbing kemasyarakatan serta pembangunan 100 unit Bapas dan Pos Bapas,” ucap Mashudi. HUM/GIT
