JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Riau terkait penyidikan kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi yang menjerat Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid.
Penggeledahan dilakukan pada Kamis, 13 November 2025.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa dalam penggeledahan tersebut tim penyidik menyita sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik dari kantor Disdik Riau dan dua lokasi rumah.
“Tim mengamankan dan menyita dokumen serta BBE dari kantor Dinas Pendidikan dan dua lokasi rumah,” ujar Budi kepada wartawan, Jumat, 14 November 2025.
Ia menegaskan bahwa dokumen dan barang bukti elektronik tersebut terkait penganggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
Sebelumnya, tim penyidik KPK juga melakukan penggeledahan di kantor BPKAD Riau dan sejumlah rumah pada Rabu, 12 November 2025. Dari lokasi itu, penyidik menyita dokumen terkait pergeseran anggaran di Provinsi Riau.
Rumah dinas hingga kantor Gubernur Riau turut digeledah, dan penyidik kembali menemukan dokumen yang berkaitan dengan proses penganggaran Pemprov Riau.
Kasus ini berawal dari dugaan permintaan fee oleh Abdul Wahid terkait kenaikan anggaran pada beberapa UPT di bawah Dinas PUPR Riau.
Fee tersebut diduga berasal dari penambahan anggaran tahun 2025 pada UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I–VI Dinas PUPR PKPP, dari semula Rp71,6 miliar menjadi Rp177,4 miliar.
KPK menduga Abdul Wahid mengancam bawahannya apabila tidak menyetor uang yang disebut sebagai “jatah preman”. Setidaknya terdapat tiga kali setoran fee, yakni pada Juni, Agustus, dan November 2025.
Uang tersebut diduga akan digunakan Abdul Wahid untuk kebutuhan selama lawatan ke luar negeri.
Selain Abdul Wahid, KPK juga menetapkan dua tersangka lain, yakni Dani M. Nursalam selaku Tenaga Ahli Abdul Wahid dan Kepala Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau, M. Arief Setiawan. HUM/GIT
