JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023–2024 berfokus pada individu. Lembaga antirasuah itu memastikan tidak ada organisasi masyarakat maupun institusi yang menjadi target penyidikan.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan fokus penyidikan saat ini adalah mendalami peran-peran pribadi yang diduga terlibat dalam pembagian kuota haji tambahan.
“Dalam penyidikan perkara ini, KPK fokus mendalami peran individu yang diduga terlibat terkait pembagian kuota haji tambahan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024,” ujar Budi di Jakarta, Jumat 19 September 2025.
Ia menegaskan, hingga kini penyidikan tidak mengarah kepada institusi atau organisasi masyarakat tertentu. “Penyidikan murni berfokus pada pihak-pihak secara individu yang bertanggung jawab dalam perkara ini,” imbuhnya.
Kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 ini telah naik ke tahap penyidikan, namun KPK belum menetapkan tersangka. Sejumlah pihak telah diperiksa, termasuk mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Kasus bermula ketika Indonesia mendapat tambahan kuota haji sebanyak 20 ribu. Pembagiannya dilakukan dengan pola 50:50 untuk haji reguler dan haji khusus, padahal undang-undang mengatur kuota haji khusus hanya sebesar 8 persen dari total kuota nasional.
KPK menduga perubahan pembagian kuota itu merugikan negara lebih dari Rp1 triliun. Dugaan kuat muncul karena adanya keterlibatan asosiasi travel haji yang lebih dulu menghubungi pihak Kemenag terkait pembagian kuota tambahan.
Terbaru, KPK mengungkap adanya juru simpan yang menampung uang hasil korupsi tersebut. Lembaga antirasuah masih memburu siapa pihak yang berperan sebagai juru simpan.
Selain itu, terungkap pula adanya oknum Kemenag yang menawarkan kuota haji khusus kepada travel agar bisa langsung berangkat di tahun yang sama dengan syarat membayar “uang percepatan”. HUM/GIT
