MemoIndonesia.co.id
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Hukum
  • Ekbis
  • Pendidikan
  • Seni Budaya
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Indeks
MemoIndonesia.co.id
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Ekbis
  • Hukum
  • Gaya Hidup
  • Foto
  • Indeks
Search
  • Kategori Berita
    • Nasional
    • Pemerintahan
    • Politik
    • Hukum
    • Peristiwa
    • Pendidikan
    • Ekbis
    • Seni Budaya
    • Olahraga
    • Religi
    • Gaya Hidup
    • Hiburan
  • Link Terkait
    • Redaksi
    • Tentang Kami
    • Kontak
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Media Siber
Have an existing account? Sign In
Follow US
Copyright 2023 - MemoIndonesia.co.id

Nasib Ratusan Buruh Garmen Surabaya Terancam, Sengketa Keluarga Meletup Jadi Konflik Panas

Publisher: Admin 18 September 2025 2 Min Read
Share
Kuasa hukum Helen, Syaiful Maarif, mengecam keras langkah HK yang dinilainya melanggar aturan hukum.
Kuasa hukum Helen, Syaiful Maarif, mengecam keras langkah HK yang dinilainya melanggar aturan hukum.
Ad imageAd image

SURABAYA, Memoindonesia.co.id – Ratusan karyawan pabrik garmen CV Variatexindo di Kedurus, Karang Pilang, Surabaya, kini hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian.

Sengketa kepemilikan antara Helen dan mantan suaminya, HK, berubah menjadi konflik terbuka yang bukan hanya mengancam bisnis keluarga, tapi juga mengorbankan masa depan para buruh.

Ketegangan memuncak ketika akses keluar-masuk pabrik sempat diganggu akibat upaya eksekusi sepihak dari pihak HK. Aksi itu memicu keresahan besar di kalangan pekerja yang menggantungkan nafkah pada kelangsungan produksi.

Kuasa hukum Helen, Syaiful Ma’arif, mengecam keras langkah HK yang dinilainya melanggar aturan hukum.

“Eksekusi itu ranah mutlak Pengadilan Negeri, bukan dilakukan sendiri dengan melompati pagar atau mengintimidasi pekerja. Itu sudah keluar dari koridor hukum,” tegas Syaiful, Rabu, 17 September 2025.

Baca Juga:  Datangi Polda dan Kejati Jatim, Sahli Menteri ATR/BPN Kuatkan Koordinasi Permasalah Tanah di Jawa Timur
Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji ketika sidak di lokasi untuk memediasi konflik di pabrik garmen Kedurus.
Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji ketika sidak di lokasi untuk memediasi konflik di pabrik garmen Kedurus.

Ia juga menuding HK mengabaikan mekanisme yang adil dalam pembagian aset. Pihaknya telah menawarkan jalan keluar dengan melibatkan tim appraisal untuk menghitung aset dan utang perusahaan, agar pembagian sesuai putusan pengadilan bisa dilakukan secara proporsional. Namun, usulan itu ditolak mentah-mentah.

“Pak HK berpikir semua harta harus dibagi dua, padahal yang diperoleh setelah perceraian jelas bukan harta gono-gini,” ujarnya.

Mediasi yang difasilitasi Polda Jatim hingga Irwasda pun gagal menemukan titik temu. Ketegangan semakin meruncing, sementara para buruh semakin terjepit oleh intimidasi dan ketidakpastian operasional.

Baca Juga:  Adik Ronald Tannur Ikut Diperiksa Terkait Kasus Suap Hakim

Kondisi ini akhirnya mendapat perhatian Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, yang turun langsung ke lokasi usai menerima keluhan warga dan pekerja. Ia menegaskan pemerintah tidak akan tinggal diam jika penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara-cara premanisme.

“Kasus ini harus diselesaikan lewat jalur hukum. Jangan sampai nasib karyawan jadi tumbal perebutan aset. Kalau ada tindakan premanisme, harus dihentikan,” tegas Armuji.

Kini, ratusan karyawan Variatexindo hanya bisa menunggu kepastian. Mereka berharap pertarungan kepentingan keluarga segera berakhir, sebelum pabrik yang menjadi tumpuan hidup mereka benar-benar lumpuh. HUM/BAD 

TAGGED: Armuji, Buruh Garmen Surabaya, CV Variatexindo, Kedurus, Konflik Keluarga, Pabrik Garmen, Pengadilan Negeri, PN Surabaya, Polda Jatim, Syaiful Ma'arif
Share this Article
Facebook Twitter Pinterest Whatsapp Whatsapp Print
What do you think?
Love0
Sad0
Happy0
Sleepy0
Angry0
Wink0
Leave a comment

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ad imageAd image

BERITA TERKINI

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Timur, Asep Heri, secara resmi mengambil sumpah dan melantik Anggota Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Daerah (MPPD),
Kakanwil Asep Heri Lantik MPPD se-Jawa Timur, Tegaskan Pengawasan dan Etika PPAT
5 Februari 2026
Bareskrim Tetapkan Tiga Tersangka Dugaan Kejahatan Pasar Modal PT Minna Padi
5 Februari 2026
KPK Pastikan OTT di Jakarta Berbeda Kasus dengan OTT Restitusi Pajak di Banjarmasin
5 Februari 2026
Menkeu Purbaya Tegaskan Tak Intervensi OTT KPK terhadap Pajak dan Bea Cukai
5 Februari 2026
MAKI Dorong Menkeu Purbaya Bersih-bersih Pajak dan Bea Cukai Usai OTT KPK
5 Februari 2026
Ad imageAd image

NASIONAL

Bareskrim Tetapkan Tiga Tersangka Dugaan Kejahatan Pasar Modal PT Minna Padi
5 Februari 2026
KPK Pastikan OTT di Jakarta Berbeda Kasus dengan OTT Restitusi Pajak di Banjarmasin
5 Februari 2026
Menkeu Purbaya Tegaskan Tak Intervensi OTT KPK terhadap Pajak dan Bea Cukai
5 Februari 2026
MAKI Dorong Menkeu Purbaya Bersih-bersih Pajak dan Bea Cukai Usai OTT KPK
5 Februari 2026
Ad imageAd image

TERPOPULER

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, Agus Winarto bersama petugas Angkasa Pura dan TNI AL menggelar rilis di aula Kantor Imigrasi Surabaya.
Dibekuk di Udara, WNA China Mencuri di Kabin Pesawat Dideportasi Petugas Imigrasi Surabaya
4 Februari 2026
Program Makan Bergizi Gratis Prabowo Menarik Perhatian Gedung Putih
3 Februari 2026
Polisi Selidiki Asal-usul Whip Pink di Apartemen Lula Lahfah
3 Februari 2026
Bareskrim Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Saham PIPA PT MML
4 Februari 2026

Baca Berita Lainnya:

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Timur, Asep Heri, secara resmi mengambil sumpah dan melantik Anggota Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Daerah (MPPD),
Pertanahan

Kakanwil Asep Heri Lantik MPPD se-Jawa Timur, Tegaskan Pengawasan dan Etika PPAT

Bareskrim

Bareskrim Tetapkan Tiga Tersangka Dugaan Kejahatan Pasar Modal PT Minna Padi

Korupsi

KPK Pastikan OTT di Jakarta Berbeda Kasus dengan OTT Restitusi Pajak di Banjarmasin

Korupsi

Menkeu Purbaya Tegaskan Tak Intervensi OTT KPK terhadap Pajak dan Bea Cukai

MemoIndonesia.co.id

Memo Indonesia adalah media online yang menyajikan beragam informasi dari seluruh sudut nusantara.

Quick Links
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Pedoman Pemberitaan Ramah Anak
About US
  • Kontak
  • Tentang Kami
  • Karir
  • Redaksi

Copyright 2023 – MemoIndonesia.co.id

Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?