JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Pengusutan kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasuki babak baru yang dramatis.
KPK tidak hanya mengonfirmasi telah mengantongi nama calon tersangka, tetapi juga mengungkap kerugian negara yang ditaksir mencapai lebih dari Rp 1 triliun dan telah menyita aset bernilai miliaran rupiah.
“Calonnya ya ada,” kata Plt Deputi Penindakan dan Ekseksusi KPK, Asep Guntur Rahayu, di Gedung KPK, Rabu 10 September 2025. Pernyataan ini menegaskan bahwa penetapan tersangka kini hanya tinggal menunggu waktu.
Asep memastikan pengumuman resmi akan dilakukan dalam waktu dekat. “Pokoknya dalam waktu dekat. Nanti dikabarkan ya. Pasti dikonperskan dalam waktu dekat,” janjinya.
Skala korupsi dalam kasus ini mulai terlihat jelas dengan adanya penghitungan sementara kerugian negara yang sangat besar. KPK menyebut angka tersebut menembus lebih dari Rp 1 triliun.
Kerugian ini timbul akibat penyelewengan alokasi kuota haji tambahan, di mana kuota haji reguler yang lebih murah dan dikelola negara dialihkan menjadi kuota haji khusus yang lebih mahal dan dikelola pihak swasta.
Sebagai bukti penelusuran aliran dana haram, KPK telah mengambil tindakan tegas. Baru-baru ini, penyidik melakukan penyitaan terhadap dua unit rumah di Jakarta Selatan senilai total Rp 2,6 miliar.
KPK menduga kuat kedua rumah tersebut dibeli menggunakan fee atau uang pelicin yang diterima dari permainan kuota haji.
Kasus ini bermula ketika Indonesia mendapatkan kuota haji tambahan sebanyak 20.000 jemaah pada tahun 2024. Kuota tersebut kemudian dibagi secara tidak wajar dengan komposisi 50:50 antara haji reguler dan haji khusus.
Padahal, menurut Undang-Undang, alokasi untuk haji khusus seharusnya hanya 8 persen dari total kuota nasional. KPK menduga ada persekongkolan antara asosiasi travel haji dengan oknum di Kementerian Agama (Kemenag) untuk merekayasa pembagian kuota ini demi keuntungan pribadi dan kelompok.
Meski kasus telah naik ke tahap penyidikan dan sejumlah pihak, termasuk mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, telah diperiksa, KPK masih menyimpan rapat nama-nama yang akan bertanggung jawab. HUM/GIT
