MemoIndonesia.co.id
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Hukum
  • Ekbis
  • Pendidikan
  • Seni Budaya
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Indeks
MemoIndonesia.co.id
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Ekbis
  • Hukum
  • Gaya Hidup
  • Foto
  • Indeks
Search
  • Kategori Berita
    • Nasional
    • Pemerintahan
    • Politik
    • Hukum
    • Peristiwa
    • Pendidikan
    • Ekbis
    • Seni Budaya
    • Olahraga
    • Religi
    • Gaya Hidup
    • Hiburan
  • Link Terkait
    • Redaksi
    • Tentang Kami
    • Kontak
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Media Siber
Have an existing account? Sign In
Follow US
Copyright 2023 - MemoIndonesia.co.id

KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Bupati dan DPRD OKU dalam Kasus Suap Proyek PUPR

Publisher: Redaktur 17 Maret 2025 3 Min Read
Share
Petugas menunjukkan uang barang bukti hasil OTT di KPK, Jakarta.
Ad imageAd image

JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyelidikan kasus suap proyek di Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatra Selatan.

Setelah menahan enam tersangka yang terdiri dari Kepala Dinas PUPR dan anggota DPRD OKU, KPK kini mendalami kemungkinan keterlibatan Bupati atau Wakil Bupati OKU dalam perkara ini.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa investigasi akan diperluas untuk mengungkap pihak lain yang terlibat.

“Kami sedang melakukan investigasi lebih dalam terhadap enam tersangka yang sudah ditahan. Penyidik juga akan mendalami keterlibatan pihak lain yang diduga berperan dalam pencairan uang muka suap,” ujar Setyo dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Minggu 16 Maret 2025.

Baca Juga:  Hari Ini Hakim Putuskan Gugatan Praperadilan Rudy Tanoesoedibjo di PN Jaksel

Setyo menjelaskan bahwa proses pencairan uang dalam kasus ini melibatkan beberapa pihak, termasuk kemungkinan adanya peran pejabat sebelumnya yang akan ditelusuri lebih lanjut.

Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, menambahkan bahwa pihaknya juga menelusuri apakah ada anggota DPRD OKU lainnya yang terlibat dalam kasus ini. Selain itu, KPK juga menyelidiki kemungkinan adanya pertemuan antara DPRD dan Bupati OKU terkait proyek tersebut.

“Kita akan meminta keterangan dari anggota DPRD lainnya serta menelusuri pertemuan-pertemuan yang melibatkan pejabat bupati sebelum dan setelah pelantikan tahun 2025. Hal ini berkaitan dengan penentuan besaran pokok pikiran (pokir) dalam APBD,” jelas Asep.

Baca Juga:  KPK Tetapkan 4 Tersangka Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Kapal di PT ASDP

Kasus ini bermula saat pembahasan RAPBD OKU Tahun Anggaran 2025, di mana sejumlah anggota DPRD meminta jatah pokok pikiran (pokir) kepada pemerintah. Ketua dan Wakil Ketua DPRD OKU mendapat jatah proyek senilai Rp 5 miliar. Anggota DPRD lainnya mendapatkan proyek senilai Rp 1 miliar. Total nilai proyek yang semula Rp 35 miliar dikurangi karena keterbatasan anggaran.

Meskipun demikian, fee proyek tetap dipatok 20 persen untuk DPRD dan 2 persen untuk Dinas PUPR, dengan total fee untuk DPRD mencapai Rp 7 miliar.

Kepala Dinas PUPR OKU, Nopriansyah, menawarkan sembilan proyek kepada dua pihak swasta, Fauzi dan Ahmad, dengan kesepakatan commitment fee 2 persen untuk PUPR dan 20 persen untuk DPRD. Nopriansyah juga mengatur agar proyek-proyek tersebut dikerjakan oleh pihak yang telah ditentukan.

Baca Juga:  Ini Harta Bupati Sidoarjo Gus Mudhlor setelah Ditetapkan Tersangka

KPK masih terus mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap aktor lain dalam skandal suap proyek Dinas PUPR OKU ini. HUM/GIT

TAGGED: bupati, DPRD OKU, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Ketua KPK, KPK, pokir, proyek PUPR, Setyo Budiyanto, suap, Sumatra Selatan, Wakil Bupati
Share this Article
Facebook Twitter Pinterest Whatsapp Whatsapp Print
What do you think?
Love0
Sad0
Happy0
Sleepy0
Angry0
Wink0
Leave a comment

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ad imageAd image

BERITA TERKINI

Bareskrim Geledah 6 Rumah Kasus Makar di Bogor-Tangerang, Diduga Jadi Posko
21 November 2026
Diduga Jadi Posko Makar, Rumah di Bogor Digeledah Bareskrim, Dokumen dan Spanduk Disita
21 November 2026
Dugaan Makar Listyo Sigit dkk, Bareskrim Geledah Gudang di Tangerang
21 November 2026
Puan soal Dasco Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran, Tunggu Keputusan Prabowo
21 November 2026
Sidang Wapres Pengganti Gibran Tetap 9 Desember, MPR Kaji Catatan Mahfud
21 November 2026
Ad imageAd image

NASIONAL

Bareskrim Geledah 6 Rumah Kasus Makar di Bogor-Tangerang, Diduga Jadi Posko
21 November 2026
Diduga Jadi Posko Makar, Rumah di Bogor Digeledah Bareskrim, Dokumen dan Spanduk Disita
21 November 2026
Dugaan Makar Listyo Sigit dkk, Bareskrim Geledah Gudang di Tangerang
21 November 2026
Puan soal Dasco Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran, Tunggu Keputusan Prabowo
21 November 2026

Baca Berita Lainnya:

Bareskrim

Bareskrim Geledah 6 Rumah Kasus Makar di Bogor-Tangerang, Diduga Jadi Posko

Bareskrim

Diduga Jadi Posko Makar, Rumah di Bogor Digeledah Bareskrim, Dokumen dan Spanduk Disita

Bareskrim

Dugaan Makar Listyo Sigit dkk, Bareskrim Geledah Gudang di Tangerang

Nasional

Puan soal Dasco Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran, Tunggu Keputusan Prabowo

MemoIndonesia.co.id

Memo Indonesia adalah media online yang menyajikan beragam informasi dari seluruh sudut nusantara.

Quick Links
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Pedoman Pemberitaan Ramah Anak
About US
  • Kontak
  • Tentang Kami
  • Karir
  • Redaksi

Copyright 2023 – MemoIndonesia.co.id

Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?