JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyatakan bahwa pihaknya telah menelusuri isu mengenai Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di wilayah laut Sidoarjo, Jawa Timur.
Menurutnya, sertifikat untuk lahan seluas 656 hektare di Desa Segoro Tambak, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, resmi diterbitkan pada tahun 1996. Lahan tersebut terdiri dari dua bidang yang masing-masing terdaftar atas nama PT Surya Inti Permata seluas 285,16 hektare dan 219,31 hektare, serta PT Semeru Cemerlang seluas 152,36 hektare.
Dalam keterangannya pada hari Rabu (22/1/2025) di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Nusron menjelaskan bahwa lahan tersebut sebelumnya adalah tambak. Namun, akibat abrasi atau pengikisan tanah di pesisir pantai, lahan tersebut kini telah berubah menjadi bagian dari laut.
Pada kesempatan tersebut, Menteri ATR juga menunjukkan dokumen berupa foto kondisi lahan pada tahun 1996 dan kondisi terkini. “SHGB itu diterbitkan pada tahun 1996, kemudian yang nomor dua diterbitkan pada 15 Agustus 1996, dan yang nomor tiga pada 26 Oktober 1999. Dulu, lahan tersebut adalah tambak. Sekarang saya tunjukkan peta before dan after. Sebelumnya memang tambak, sekarang sudah menjadi laut,” ujarnya.
Lebih lanjut, Nusron menjelaskan dua skenario penyelesaian masalah terkait lahan tersebut. Skenario pertama adalah tidak memperpanjang HGB untuk lahan yang masa berlakunya habis pada Februari dan Agustus 2025. Skenario kedua adalah membatalkan HGB karena tanah tersebut sudah hilang akibat abrasi, sehingga masuk dalam kategori Tanah Musnah.
Tanah Musnah adalah tanah yang telah berubah bentuk akibat peristiwa alam, sehingga tidak dapat difungsikan, digunakan, atau dimanfaatkan sebagaimana mestinya. HUM/CAK
